Songsong Era Digitalisasi, Pengadaan Barang dan Jasa Harus Online

JAKARTA - Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri (ARDIN) sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa didorong harus mampu membuat kalangan dunia usaha melek digitalisasi mengikuti kemajuan informasi teknologi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengharapkan ada perubahan paradigma transaksi secara konvensional.

Politisi Golkar dengan sapaan Bamsoet ini menekankan fungsi utama Ardin Indonesia adalah membuka jaringan bagi para anggotanya. Dengan langkah itu Bamsoet yang juga Ketua Umum Ardin Indonesia ini yakin anggota Ardin akan mampu mengembangkan bisnisnya masing-masing.

"Zaman now, jual beli barang melalui online. Lelang barang dan jasa yang diadakan pemerintah juga melalui online. Kita memasuki Revolusi Industri 4.0. ARDIN Indonesia harus bergerak cepat agar melek teknologi informasi. Saya yakin ARDIN Indonesia mampu," kata Bamsoet saat menerima pengurus ARDIN Indonesia di ruang Pimpinan DPR, Jakarta.

Lebih lanjut Ia juga meminta Ardin Indonesia turut menyukseskan program pemerintah dalam efisiensi proses pengadaan barang dan jasa. Ardin ditegaskannya tak hanya menjalankan fungsi bisnis jual beli antar perusahaan, namun juga menjalankan peran sebagai mitra strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Fokus pemerintah saat ini adalah efisiensi. Ardin Indonesia harus mensukseskan program ini dengan cara memotong mata rantai distribusi, sehingga meminimalkan beban barang dan jasa yang akan diperjualbelikan," paparnya.

Menanggapi pesan itu, Sekretaris Jenderal Ardin Indonesia Herman Heru, menyatakan kesiapan Ardin Indonesia dalam menyongsong era digitalilasi. Dirinya juga menginformasikan bahwa pengurus ARDIN Indonesia sudah membuat platform marketplace penjuan produk usahanya melalui online.

Dalam kesempatan yang sama Heru meyakinkan dukungan terhadap langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah ditunjukkan Ardin Indonesia dengan memotong berbagai mata rantai distribusi dan menjual barang serta jasa dengan harga sewajarnya.

"Namun kami juga minta Pak Ketua DPR bisa memberikan bantuan. Pasalnya, saat ini berbagai proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di berbagai daerah seringkali ada permainan yang tidak fair," ungkapnya.

Sambung dia melanjutnya permintaannya, Bamsoet sebagai Ketua DPR dapat berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menekankan jajaran pemerintah daerah tak bermain mata dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menjawab permintaan tersebut, Bamsoet memastikan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri agar jajaran pemerintah daerah mendahulukan produk dalam negeri dan pelaku usaha lokal.

“Ini semata supaya UKM dan pelaku usaha lokal bisa terbantu. Agar yang menang tender bukan hanya pelaku usaha besar saja. Bukan dia lagi, dia lagi," tukas mantan Ketua Komisi III ini.