Bahas Energi Nuklir, Wapres Ingatkan Soal Peristiwa Chernobyl di Rusia dan Fukushima Jepang

Senada dengan MEBNI, Anggota Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasetyono menilai pembangunan PLTN sudah menjadi suatu keharusan dan tidak perlu ada dikotomi. Dia mengungkapkan, energi tidak mungkin akan cukup untuk mendorong ekonomi sebesar enam persen apabila tidak ada PLTN, sebab Indonesia sudah meratifikasi Nationally Determined Contribution (NDC) dan juga sudah menuju net zero emission pada 2060.

“Itu kita sudah stated di dunia internasional. Kalau tidak, mungkin beberapa produk ekspor kita tidak akan bisa diterima karena menggunakan energi yang kotor, energi yang penuh dengan emisi,” sebutnya.

Selanjutnya Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia, Bob S. Effendi menyatakan kesiapan perusahaannya selaku investor untuk membantu pemerintah mewujudkan visi pendiri negara Indonesia. Pihaknya bahkan tengah mempersiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan tanpa bantuan pendanaan dari APBN.

“Visi nuklir ini adalah visi pendiri bangsa. Dari tahun 1958, Bung Karno mengatakan, negara maju harus menguasai teknologi nuklir. Kalau ini bisa terealisasi, kita bisa merealisasikan visi pendiri bangsa ini,” tambah Bob.

Lebih lanjut Bob menyampaikan, Indonesia sebenarnya sudah siap dari sisi regulasi/aturan ataupun sisi investor. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan keputusan politis, mengingat pembangunan PLTN harus dideklarasikan ke dunia internasional oleh pemimpin negara.

Untuk itulah, MEBNI memohon dukungan Wapres dalam pengembangan PLTN. “Ada sesuatu yang harus dipercepat supaya program ini berjalan baik. Mohon arahan Bapak Wapres tentang pengembangan energi nuklir, utamanya PLTN,” pinta Arnold.

Adapun mengenai faktor keamanan, MEBNI dalam keterangan persnya menjelaskan, tingkat kematian akibat radiasi nuklir termasuk paling rendah dibandingkan sumber energi lain, seperti; angin, minyak bumi, gas, dan batubara. Selain itu, teknologi apa pun pasti tidak akan terhindar dari kecelakaan seperti halnya pesawat terbang.