Tak Hanya Harga Sembako, Atikoh Ganjar Terima Banyak Keluhan Soal BPJS

MANADO - Istri Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo , Siti Atikoh menyambangi Pasar Bersehati di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (17/1/2024). Dalam kunjungan tersebut, ibunda Zinedine Alam ini mendengarkan aspirasi dari pedagang pasar. Awalnya, Atikoh Ganjar menanyakan kepada pedagang bagaimana stok dan harga jual minyak.

"Kalau minyak untuk sementara harganya masih stabil. Yang naik sementara ini beras ketan harganya sudah naik, satu karungnya harganya naik Rp100 ribu. Pada Desember harganya stabil. Tetapi setelah di Januari ini, naik biasanya dia, kalau (dulu) naik hanya Rp20 ribu, tetapi sekarang sudah 100 ribu," kata pedagang itu kepada Atikoh.

Atikoh mendengarkan secara saksama penjelasan pedagang itu. Atikoh lalu menanyakan bagaimana harga bahan pokok lainnya. Pedagang itu menyebutkan rata-rata bahan pokok mengalami kenaikan meski tidak signifikan seperti beras dan ketan.



Selain itu, Atikoh juga ditanyai pedagang tersebut apakah ketika Ganjar-Mahfud MD terpilih pada Pilpres 2024 nanti, pedagang melalui KTP Sakti akan mendapat bantuan sebagai UMKM. Ia pun menjanjikan ada penguatan mengenai bantuan. Namun, lanjut Atikoh, Ganjar-Mahfud lebih mengutamakan soal pendataan baru selanjutnya berbicara tentang model bantuannya.

"Mungkin ibu, terkait dengan permodalannya atau subsidi harga, tetapi itu tidak langsung. Untuk permodalan nanti akan ada beberapa skema. Ada skema yang memang untuk pedagang kecil, nah, itu nanti masuknya apa, apakah untuk pedagang yang masih kecil atau sudah besar. Karena itu tentu sistemnya beda-beda. Kalau pedagang kecil, kan, mungkin modalnya enggak terlalu banyak. Maka itu dari KTP Sakti akan kelihatan. Salah satunya seperti itu," jelas dia.



Selain itu, ada pedagang juga banyak mengeluhkan soal BPJS. Para pedagang kemudian menanyakan apakah ada rencana Ganjar-Mahfud menggratiskan BPJS Ketenagakerjaan untuk pedagang.

"Itu akan dilihat juga. Kalau orang kaya nggak mungkin digratiskan, kan? Karena akan membenani pemerintah. Yang digratiskan itu benar-benar orang yang berhak dan tidak mampu," jelas Atikoh.