Survei Bloomberg: Dinasti Politik Jokowi Jadi Kutukan bagi Perekonomian

Masyarakat Indonesia semakin tidak nyaman dengan politik dinasti, sebuah hal yang biasa terjadi di negara ini sejak kemerdekaan. Prabowo mewakili benang merah sejarah tersebut tidak hanya melalui pasangannya, tetapi juga sebagai mantan menantu mendiang diktator Soeharto.

Sepuluh dari 17 responden dalam survei Bloomberg mengatakan bahwa sebuah dinasti politik di bawah Jokowi tidak akan menjadi pertanda baik untuk pasar dan ekonomi. Meskipun Jokowi berkuasa satu dekade lalu sebagai orang luar dengan kampanye yang mempromosikan dirinya sebagai orang yang merakyat, putra-putranya kini aktif terlibat dalam politik dan seorang menantunya menjabat sebagai walikota Medan, salah satu kota terbesar di Indonesia.

Tuduhan-tuduhan nepotisme merebak tahun lalu, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai oleh hakim agung yang merupakan saudara ipar Jokowi menurunkan batas usia yang memenuhi syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Hal ini membuka jalan bagi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun, untuk maju sebagai calon wakil presiden.



Jokowi membantah berusaha menciptakan sebuah dinasti politik, dengan mengatakan bahwa para pemilih Indonesia akan memutuskan siapa yang akan menang. Tidak ada jaminan bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi akan berlanjut di bawah kepemimpinan Prabowo, menurut Ian Wilson, seorang dosen senior dan peneliti senior di Pusat Penelitian Indo-Pasifik Universitas Murdoch. Ia tidak ikut serta dalam survei ini.

"Begitu Jokowi tidak menjabat lagi, pengaruh politiknya akan berkurang secara signifikan," kata Wilson, dikutip dari Bloomberg, Jumat (26/1/2024).

"Dia tidak memiliki sumber daya keuangan yang signifikan untuk memberikan pengaruh, atau kendaraan politik yang kuat," tandas dia.

Berikut adalah temuan-temuan lain dari survei tersebut:

1. Pertambangan dan logam adalah sektor yang paling menarik bagi investor untuk menjadi fokus selama tahun pemilu, diikuti oleh infrastruktur dan energi terbarukan.

2. Para analis mengatakan bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia harus dilanjutkan oleh penerus Jokowi, diikuti oleh reformasi infrastruktur dan transisi energi hijau.