PTPN IV PalmCo Target Peremajaan Sawit Rakyat Capai 60.000 Hektare
loading...
PTPN IV PalmCo berkomitmen untuk terus mengakselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai bagian mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas petani sawit petani. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Subholding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo berkomitmen untuk terus mengakselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai bagian mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas petani sawit petani.Perusahaan perkebunan sawit milik negara tersebut menargetkan untuk merevitalisasi atau meremajakan 60.000 hektare perkebunan sawit renta milik petani yang tidak lagi produktif hingga 2026 mendatang.
"Kami harus melakukan peremajaan sawit rakyat 60.000 hektare sampai 2026, khusus di Kalimantan Barat ada 16.000 hektare lebih," kata Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III (Persero), Mohammad Abdul Ghani saat membuka Workshop PTPN untuk Sawit Rakyat yang digelar di Pontianak, Kamis (25/1).
Sebagai perusahaan plat merah, Ia menegaskan, bahwa PTPN tidak hanya fokus dalam mencari keuntungan. Namun lebih dari itu, perusahaan pelat merah harus menjadi agen dalam pembangunan, termasuk mengakselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR). Terlebih lagi Ia mengatakan, program PSR merupakan salah satu amanah Program Strategis Nasional.
"Kami PTPN ini fungsinya kan bukan hanya mencari untung semata, namun juga ditugaskan sebagai agen pembangunan. Untuk itulah kolaborasi dengan semua pihak kami kerjakan PSR," papar dia.
Pria berkacamata yang menginisiasi transformasi Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) tersebut yakin, target tersebut dapat terealisasi menyusul dukungan yang begitu masif dari pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang begitu besar.
Terkait workshop yang dihadirkan di Kalbar dengan mengundang petani sawit, koperasi dan pihak terkait, merupakan bagian dalam memacu PSR di Kalbar. "Untuk merealisasikan PSR itu butuh kolaborasi dan untuk itulah workshop ini penting," kata dia.
Hal senada disampaikan Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa yang menilai bahwa kegiatan workshop melibatkan para petani, asosiasi, hingga pemerintah tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memulai dan mengakselerasi PSR di Kalimantan Barat, terutama dari sisi penguatan SDM bagi petani mitra perusahaan.
Program penguatan SDM tersebut merupakan salah satu dari empat program yang ditujukan bagi kemitraan dengan petani rakyat. Tiga program lainnya, yakni kemitraan penuh, penyediaan bibit bersertifikat, serta perusahaan menjadi offtaker. Untuk program penyediaan bibit bersertifikat, pihaknya saat ini tengah berupaya merampungkan perizinan guna mendatangkan 300 ribu bibit bersertifikat siap tanam.
“Nantinya bisa diperoleh dari PTPN IV Regional V, dan tidak harus menjadi mitra (untuk mendapatkan bibit sawit bersertifikat). Program ini Insya Allah akan kita laksanakan secara berkelanjutan sehingga cita-cita kita dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat dapat tercapai," tuturnya.
Pj Gubernur Kalbar, dr Harrison, M.Kes turut hadir dalam pembukaan workshop yang dilaksanakan di Hotel Aston Pontianak tersebut. Dirinya mengapresiasi PTPN IV yang telah menjadi mitra pembangunan yang strategis bagi pemerintah provinsi Kalbar.
Pihaknya menaruh harapan besar agar perusahaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan. “Serta bisa membantu pemerintah program pemerintah seperti menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem,” tuturnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah mengatakan, persoalan peremajaan sawit saat ini adalah tata kelola yang belum efisien. Untuk mempercepat realisasi program tersebut, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan permentan baru untuk mengurangi hambatan-hambatan yang selama ditemui di lapangan.
![PTPN IV PalmCo Target Peremajaan Sawit Rakyat Capai 60.000 Hektare]()
Aturan baru ini akan mencabut aturan lama yang selama ini dianggap belum secara maksimal dalam mengefektifkan tata kelola sawit, khususnya yang berkaitan dengan program PSR.
“Nanti akan ada permentan yang menyatukan, mulai dari PSR, sarpras (sarana dan prasarana perkebunan), SDM, hingga ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), dalam satu permentan,” imbuhnya.
Dalam permentan yang tengah digodok tersebut lanjutnya, cukup dengan satu kali verifikasi sehingga lebih mudah dan efisien. Lewat permentan baru ini juga akan memudahkan pekebun dalam mengakses bantuan yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Kolaborasi dengan PTPN IV PalmCo menurutnya juga menjadi penentu suksesnya program PSR. “Kita harapkan sinergi dengan PTPN, sehingga PTPN tidak hanya mengurusi dirinya sendiri tapi juga plasma yang harus terus dikuatkan,” ucapnya.
"Kami harus melakukan peremajaan sawit rakyat 60.000 hektare sampai 2026, khusus di Kalimantan Barat ada 16.000 hektare lebih," kata Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III (Persero), Mohammad Abdul Ghani saat membuka Workshop PTPN untuk Sawit Rakyat yang digelar di Pontianak, Kamis (25/1).
Sebagai perusahaan plat merah, Ia menegaskan, bahwa PTPN tidak hanya fokus dalam mencari keuntungan. Namun lebih dari itu, perusahaan pelat merah harus menjadi agen dalam pembangunan, termasuk mengakselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR). Terlebih lagi Ia mengatakan, program PSR merupakan salah satu amanah Program Strategis Nasional.
"Kami PTPN ini fungsinya kan bukan hanya mencari untung semata, namun juga ditugaskan sebagai agen pembangunan. Untuk itulah kolaborasi dengan semua pihak kami kerjakan PSR," papar dia.
Pria berkacamata yang menginisiasi transformasi Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) tersebut yakin, target tersebut dapat terealisasi menyusul dukungan yang begitu masif dari pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang begitu besar.
Terkait workshop yang dihadirkan di Kalbar dengan mengundang petani sawit, koperasi dan pihak terkait, merupakan bagian dalam memacu PSR di Kalbar. "Untuk merealisasikan PSR itu butuh kolaborasi dan untuk itulah workshop ini penting," kata dia.
Hal senada disampaikan Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa yang menilai bahwa kegiatan workshop melibatkan para petani, asosiasi, hingga pemerintah tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memulai dan mengakselerasi PSR di Kalimantan Barat, terutama dari sisi penguatan SDM bagi petani mitra perusahaan.
Program penguatan SDM tersebut merupakan salah satu dari empat program yang ditujukan bagi kemitraan dengan petani rakyat. Tiga program lainnya, yakni kemitraan penuh, penyediaan bibit bersertifikat, serta perusahaan menjadi offtaker. Untuk program penyediaan bibit bersertifikat, pihaknya saat ini tengah berupaya merampungkan perizinan guna mendatangkan 300 ribu bibit bersertifikat siap tanam.
“Nantinya bisa diperoleh dari PTPN IV Regional V, dan tidak harus menjadi mitra (untuk mendapatkan bibit sawit bersertifikat). Program ini Insya Allah akan kita laksanakan secara berkelanjutan sehingga cita-cita kita dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat dapat tercapai," tuturnya.
Pj Gubernur Kalbar, dr Harrison, M.Kes turut hadir dalam pembukaan workshop yang dilaksanakan di Hotel Aston Pontianak tersebut. Dirinya mengapresiasi PTPN IV yang telah menjadi mitra pembangunan yang strategis bagi pemerintah provinsi Kalbar.
Pihaknya menaruh harapan besar agar perusahaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan. “Serta bisa membantu pemerintah program pemerintah seperti menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem,” tuturnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah mengatakan, persoalan peremajaan sawit saat ini adalah tata kelola yang belum efisien. Untuk mempercepat realisasi program tersebut, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan permentan baru untuk mengurangi hambatan-hambatan yang selama ditemui di lapangan.
%20Mohammad%20Abdul%20Ghani.jpg)
Aturan baru ini akan mencabut aturan lama yang selama ini dianggap belum secara maksimal dalam mengefektifkan tata kelola sawit, khususnya yang berkaitan dengan program PSR.
“Nanti akan ada permentan yang menyatukan, mulai dari PSR, sarpras (sarana dan prasarana perkebunan), SDM, hingga ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), dalam satu permentan,” imbuhnya.
Dalam permentan yang tengah digodok tersebut lanjutnya, cukup dengan satu kali verifikasi sehingga lebih mudah dan efisien. Lewat permentan baru ini juga akan memudahkan pekebun dalam mengakses bantuan yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Kolaborasi dengan PTPN IV PalmCo menurutnya juga menjadi penentu suksesnya program PSR. “Kita harapkan sinergi dengan PTPN, sehingga PTPN tidak hanya mengurusi dirinya sendiri tapi juga plasma yang harus terus dikuatkan,” ucapnya.
(akr)
Lihat Juga :
