Petani Sawit Respons Ekspor Satu Pintu: Stabilitas Rantai Pasok Harus Jadi Prioritas
Minggu, 31 Mei 2026 - 09:23 WIB
loading...
Merespons wacana ekspor satu pintu, petani sawit mengingatkan bahwa industri sawit sangat sensitif terhadap ketidakpastian di sektor hilir. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional. Namun, organisasi petani sawit tersebut mengingatkan bahwa setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu , harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto mengatakan, petani memahami pentingnya peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk dugaan under-invoicing dalam perdagangan komoditas.
“Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” kata Mansuetus Darto dalam keterangannya.
Baca Juga: Purbaya Bocorkan Perusahaan Diduga Lakukan Underinvoicing CPO, Siapa Saja?
Meski demikian, Darto menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.
Sebelumnya, pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang didirikan untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. DSI diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam penting seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy.
Pembentukan DSI dilakukan sebagai upaya pemerintah menutup potensi kerugian negara yang selama ini terjadi dalam perdagangan ekspor. Kerugian tersebut diduga muncul akibat praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.
Lebih jauh, Mansuetus mengungkapkan, industri sawit bukan hanya soal kebun dan pabrik, melainkan ekosistem yang sangat kompleks dan saling terhubung mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir hingga buyer internasional.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto mengatakan, petani memahami pentingnya peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk dugaan under-invoicing dalam perdagangan komoditas.
“Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” kata Mansuetus Darto dalam keterangannya.
Baca Juga: Purbaya Bocorkan Perusahaan Diduga Lakukan Underinvoicing CPO, Siapa Saja?
Meski demikian, Darto menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.
Sebelumnya, pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang didirikan untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. DSI diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam penting seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy.
Pembentukan DSI dilakukan sebagai upaya pemerintah menutup potensi kerugian negara yang selama ini terjadi dalam perdagangan ekspor. Kerugian tersebut diduga muncul akibat praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.
Lebih jauh, Mansuetus mengungkapkan, industri sawit bukan hanya soal kebun dan pabrik, melainkan ekosistem yang sangat kompleks dan saling terhubung mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir hingga buyer internasional.
Lihat Juga :
