Faisal Basri: Ganjar-Mahfud Menang Pilpres, Iklim Investasi Lebih Pasti

JAKARTA - Ekonom Senior Indef, Faisal Basri , mengungkapkan bahwa iklim dunia usaha akan lebih pasti jika Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memenangkan Pilpres 2024. Menurut dia, paslon nomor 3 ini memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia dibanding paslon nomor 1 dan nomor 2.

"Pada paslon 03 ada pendekar Pak Mahfud MD yang relatif bersih. Memang bukan malaikat, dan kita tidak untuk memilih malaikat. Pak Ganjar juga oke rekam jejaknya," kata Faisal pada acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 yang digelar di Hotel Westin Jakarta, Rabu (7/2/2024).



Faisal hadir sebagai pembicara yang memaparkan prediksi situasi perekonomian pasca-Pilpres 2024 yang mengusung topik: New Government: Political and Economic Directions After the Election. Lebih lanjut, Faisal menjelaskan dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian di tengah situasi ketidakpastian. Dia menilai Cawapres Mahfud MD, bisa lebih berperan dan dapat diandalkan untuk mereformasi undang-undang atau regulasi maupun institusi untuk menciptakan kepastian.

"Tapi harapan buat dunia usaha dalam ketidakstabilan ini, Pak Mahfud bisa berperan dan lebih bisa diandalkan. Sudah siap untuk reformasi perundang-undangan, institusi untuk menciptakan kepastian," tukasnya.

Faisal memberikan contoh konkret bahwa Mahfud saat menjadi Menko Polhukam membentuk Tim Reformasi Hukum yang beranggotakan para pakar dan tokoh masyarakat sipil untuk melakukan reformasi hukum. Dia menyebut dirinya masuk ke dalam tim tersebut dan diminta untuk melakukan reformasi hukum. “Saya diminta di tim reformasi hukum, ini sudah tokcer dan akan langsung dilaksanakan Mahfud. Dia tegas ditindak pidana pencucian uang (TPPU), tapi pada batas tertentu mentok, karena terkait kekuasaan," lanjutnya.

Faisal menjelaskan, jika paslon 01 menang, memang ada kampiun hukum untuk memberantas korupsi seperti mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang.

Namun, untuk melakukan perubahan seperti yang dikampanyekan akan sulit dilakukan secara radikal. Pasalnya, dana APBN yang bisa diotak-atik presiden hanya sebesar 5%. Jadi, kalaupun ada perubahan hanya bersifat marjinal.

Masyarakat Melawan

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa sejumlah pejabat negara saat ini masuk menjadi juru kampanye para pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. "Tahun ini bisa kalian bayangkan. Ada 15 menteri atau wakil menteri tidak kerja, mereka jadi timses (tim sukses)," tegas.