Beras Mahal dan Langka, Pedagang Pasar Minta Buka-bukaan Data Sebaran Bansos
loading...
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mengatakan, saat ini pasokan beras di pasar mengalami gangguan. Dimana saat ini peritel mulai kesulitan mendapatkan suply beras terutama untuk type premium lokal dengan kemasan 5 kg. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI ( Ikatan Pedagang Pasar Indonesia ), Reynaldi Sarijowan mengatakan, saat ini pasokan beras di pasar mengalami gangguan. Hal tersebut disinyalir menjadi penyebab melonjaknya harga beras belakangan ini.
Lantaran hal itu, Reynald meminta Pemerintah terbuka soal penyaluran bansos menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena khawatir data penyaluran bansos ini tidak sesuai dengan kebutuhan penerima, sehingga menyebabkan terganggunya pasokan beras di pasar.
"Karena ini tahun politik, momentum ini patut diduga dijadikan alat elektoral dengan beberapa lintas Kementerian yang terkait, kami hanya menduga ke arah sana," ujar Reynald saat dihubungi MNC Portal, Senin (12/2/2024).
"Maka posisi hari ini mohon untuk dibuka data sebaran bansos masyarakat yang dibutuhkan, jangan sampai masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut, itu sudah ada ketentuannya," sambungnya.
Menurut Reynald ,penyaluran bantuan sosial memang amat dari konstitusi, namun perlu dipastikan penyaluran beras tersebut harus sesuai dengan kebutuhan para penerima. Sehingga stok beras untuk pasokan ke pasar tetap terjaga dan tidak menimbulkan lonjakan harga.
"Penerima bansos itu bagi mereka yang kurang mampu, jika data itu bisa diperlihatkan kepada publik, jadi kita bisa tahu, apakah bantuan beras itu benar kepada mereka yang tidak mampu, jangan sampai kalangan menengah yang mampu mendapatkan bansos, sedangkan yang tidak mampu ini menjadi masalah," lanjutnya.
Disamping itu, Reynald menduga adanya 'mafia' beras yang mengambil beras tidak di pasar, namun langsung ke produsen, sehingga membuat pasokan beras ke pasar menjadi terhambat.
"Kemudian untuk mafia dalam tanda kutip, ini hampir setiap komoditas, ada beberapa orang yang mengambil partai besar tidak di pasar tetapi langsung di produsen besar," lanjutnya.
Lantaran hal itu, Reynald meminta Pemerintah terbuka soal penyaluran bansos menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena khawatir data penyaluran bansos ini tidak sesuai dengan kebutuhan penerima, sehingga menyebabkan terganggunya pasokan beras di pasar.
"Karena ini tahun politik, momentum ini patut diduga dijadikan alat elektoral dengan beberapa lintas Kementerian yang terkait, kami hanya menduga ke arah sana," ujar Reynald saat dihubungi MNC Portal, Senin (12/2/2024).
"Maka posisi hari ini mohon untuk dibuka data sebaran bansos masyarakat yang dibutuhkan, jangan sampai masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut, itu sudah ada ketentuannya," sambungnya.
Menurut Reynald ,penyaluran bantuan sosial memang amat dari konstitusi, namun perlu dipastikan penyaluran beras tersebut harus sesuai dengan kebutuhan para penerima. Sehingga stok beras untuk pasokan ke pasar tetap terjaga dan tidak menimbulkan lonjakan harga.
"Penerima bansos itu bagi mereka yang kurang mampu, jika data itu bisa diperlihatkan kepada publik, jadi kita bisa tahu, apakah bantuan beras itu benar kepada mereka yang tidak mampu, jangan sampai kalangan menengah yang mampu mendapatkan bansos, sedangkan yang tidak mampu ini menjadi masalah," lanjutnya.
Disamping itu, Reynald menduga adanya 'mafia' beras yang mengambil beras tidak di pasar, namun langsung ke produsen, sehingga membuat pasokan beras ke pasar menjadi terhambat.
"Kemudian untuk mafia dalam tanda kutip, ini hampir setiap komoditas, ada beberapa orang yang mengambil partai besar tidak di pasar tetapi langsung di produsen besar," lanjutnya.
Lihat Juga :
