Wapres Minta AHY Hajar Mafia Tanah Meski Masa Kabinet Tinggal 8 Bulan
Rabu, 21 Februari 2024 - 21:03 WIB
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja dilantik untuk memberantas mafia tanah hingga masalah sertifikat ganda.
"Untuk Menteri Agraria memang banyak masalah-masalah agraria yang harus diselesaikan, yang selama ini memang dilaksanakan oleh Menteri Agraria yang sekarang menjadi Menko Polhukam itu supaya diteruskan. Supaya jangan ada mafia tanah, kemudian juga ada apa namanya itu sertifikat ganda, sengketa-sengketa yang terus-menerus ya. Supaya tidak lagi nanti ada sengketa-sengketa kedepan itu," tegas Wapres dalam keterangannya di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Baca Juga: AHY Ungkap Pesan SBY Usai Dilantik Jadi Menteri Jokowi
Sebelumnya, AHY yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan segera menuntaskan 120 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Kita mempercepat sekaligus menuntaskan target 120 juta bidang untuk PTSL," ungkapnya.
AHY memastikan meskipun Kabinet Indonesia Maju sisa 8 bulan pemerintahan, dia optimis akan menuntaskan target dari kerja Menteri ATR/BPN. "Sisa 8 bulan Kabinet Indonesia Maju ini tidak banyak waktunya tetapi secara kualitas pengabdian Saya rasa kita bisa terus berbuat yang terbaik."
AHY mengatakan Kementerian ATR/BPN hadir untuk meyakinkan reforma agraria, redistribusi tanah, termasuk juga meyakinkan agar keadilan bagi rakyat kecil yang sedang bersengketa tanah. "Kita bisa hadir melayani dengan pendekatan hati dan pikiran, termasuk juga dengan tulus ingin menuntaskan permasalahan rakyat."
Baca Juga: Ditanya Pelantikannya Tak Dihadiri Moeldoko, AHY: Waduh
"Kita juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana Kementerian ATR/BPN ini bisa menghadirkan iklim investasi yang juga baik karena investasi sangat tergantung pada kepastian hukum termasuk kepastian di bidang tanah, tata ruang dan lain sebagainya. Kalau investasi bergerak InsyaAllah ekonomi rakyat bergerak pertumbuhan terjadi membuka lapangan pekerjaan, penghasilan meningkat dan kesejahteraan akan terjadi," tutur Kiai Ma'ruf.
"Untuk Menteri Agraria memang banyak masalah-masalah agraria yang harus diselesaikan, yang selama ini memang dilaksanakan oleh Menteri Agraria yang sekarang menjadi Menko Polhukam itu supaya diteruskan. Supaya jangan ada mafia tanah, kemudian juga ada apa namanya itu sertifikat ganda, sengketa-sengketa yang terus-menerus ya. Supaya tidak lagi nanti ada sengketa-sengketa kedepan itu," tegas Wapres dalam keterangannya di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Baca Juga: AHY Ungkap Pesan SBY Usai Dilantik Jadi Menteri Jokowi
Sebelumnya, AHY yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan segera menuntaskan 120 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Kita mempercepat sekaligus menuntaskan target 120 juta bidang untuk PTSL," ungkapnya.
AHY memastikan meskipun Kabinet Indonesia Maju sisa 8 bulan pemerintahan, dia optimis akan menuntaskan target dari kerja Menteri ATR/BPN. "Sisa 8 bulan Kabinet Indonesia Maju ini tidak banyak waktunya tetapi secara kualitas pengabdian Saya rasa kita bisa terus berbuat yang terbaik."
AHY mengatakan Kementerian ATR/BPN hadir untuk meyakinkan reforma agraria, redistribusi tanah, termasuk juga meyakinkan agar keadilan bagi rakyat kecil yang sedang bersengketa tanah. "Kita bisa hadir melayani dengan pendekatan hati dan pikiran, termasuk juga dengan tulus ingin menuntaskan permasalahan rakyat."
Baca Juga: Ditanya Pelantikannya Tak Dihadiri Moeldoko, AHY: Waduh
"Kita juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana Kementerian ATR/BPN ini bisa menghadirkan iklim investasi yang juga baik karena investasi sangat tergantung pada kepastian hukum termasuk kepastian di bidang tanah, tata ruang dan lain sebagainya. Kalau investasi bergerak InsyaAllah ekonomi rakyat bergerak pertumbuhan terjadi membuka lapangan pekerjaan, penghasilan meningkat dan kesejahteraan akan terjadi," tutur Kiai Ma'ruf.
(nng)
Lihat Juga :
