Siap-siap, Beli BBM Pertalite Bakal Dibatasi Tahun Ini
loading...
Pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite tahun ini. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan pembatasan bahan bakar minyak ( BBM ) bersubsidi jenis Pertalite tahun ini. Pembatasan Pertalite masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 sebagai acuan.
"Targetnya tahun ini harus jalan. Dalam beberapa bulan ini selesai, karena sudah setahun draft-nya," ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Dia mengatakan kebijakan pembatasan agar pendistribusian BBM subsidi lebih tepat sasaran. Pasalnya apabila tidak segera ditetapkan akan meningkatkan beban subsidi. "Semua harus tepat sasaran, kalau tidak kan rugi pemerintah, karena kemudian yang menikmati orang yang tidak tepat," kata dia.
Arifin menejelaskan dalam aturan turunan, nantinya akan mengatur ketegori kendaraan yang boleh mengonsumsi Pertalite dan BBM subsidi jenis Solar.
"Nanti ada kategori kendaraan yang kelas mana yang boleh pakai Solar dan Pertalite. Umumnya yang dikasih Solar itu kendaraan yang angkut bahan pangan, bahan pokok angkutan umum supaya tidak menambah beban masyarakat," jelasnya.
"Targetnya tahun ini harus jalan. Dalam beberapa bulan ini selesai, karena sudah setahun draft-nya," ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Dia mengatakan kebijakan pembatasan agar pendistribusian BBM subsidi lebih tepat sasaran. Pasalnya apabila tidak segera ditetapkan akan meningkatkan beban subsidi. "Semua harus tepat sasaran, kalau tidak kan rugi pemerintah, karena kemudian yang menikmati orang yang tidak tepat," kata dia.
Arifin menejelaskan dalam aturan turunan, nantinya akan mengatur ketegori kendaraan yang boleh mengonsumsi Pertalite dan BBM subsidi jenis Solar.
"Nanti ada kategori kendaraan yang kelas mana yang boleh pakai Solar dan Pertalite. Umumnya yang dikasih Solar itu kendaraan yang angkut bahan pangan, bahan pokok angkutan umum supaya tidak menambah beban masyarakat," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
