PLN Indonesia Power Tambah Kapasitas Pembangkit Hijau di Nusa Penida
loading...
A
A
A
JAKARTA - PT PLN Indonesia Power ( PLN IP ) terus menambah kapasitas pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) atau hijau di Nusa Penida, Bali untuk mendukukung transisi energi sekaligus dukungan bagi sektor pariwisata di wilayah tersebut.
Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN IP Djoko Mulyono mengatakan sebagai pemegang peran penting dalam akselerasi transisi energi tanah air, PLN IP kembali akan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Nusa Penida.
"Selain mendukung pariwisata Pulau Dewata dengan energi bersih, langkah ini juga bentuk dukungan mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060 serta implementasi proses bisnis yang selaras aspek environmental, social, and governance (ESG)," ujarnya dalam pernyataannya, di Jakarta, Senin (11/3/2024).
Menurut dia PLN IP bersama holding PT PLN (Persero) telah menyusun roadmap pengembangan EBT di Nusa Penida sampai 2029 melalui penambahan kapasitas serta pembaharuan teknologi pembangkit. Saat ini, di Nusa Penida, terdapat PLTS hybrid berkapasitas 3,5 MW yang melistriki tiga pulau yakni Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Nusa Penida dengan jumlah pelanggan sebesar 21,238.
Pada 2024, PLTS Hybrid Nusa Penida akan dilakukan penambahan mesin pembangkit berkapasitas empat MW dan dalam jangka menengah, ditambah pembangkit hijau dari PLTS dan PLTB, yang dipadukan teknologi battery energy storage system (BESS) sebesar 14,5 MW.
Rencananya, pada 2025, PLTS sudah mulai beroperasi, disusul PLTB pada 2026. Sementara itu, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR di Provinsi Bali, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyampaikan PLTS Hybrid Nusa Penida tidak hanya sukses menjadi ikon gelaran KTT G20 Bali pada November 2022, namun sekaligus menandai komitmen bersama pada transisi energi.
"Pembangunan PLTS jangan hanya sekadar simbolik, namun harus secara terus menerus. Kita akan menuju NZE. Sebagai bangsa besar, kita berkomitmen melestarikan Bumi dari pemanasan global yang semakin hari semakin kita rasakan akibatnya," ujarnya.
Sugeng memandang PLTS Nusa Penida adalah langkah awal dan strategis bagi transisi energi Indonesia. "Memang sekarang masih relatif kecil, tetapi di Nusa Penida akan terjadi penghematan luar biasa dan juga menekan emisi luar biasa. Nusa Penida akan menjadi best practice, bagaimana energi transisi dengan PLTS khususnya. Jadi, kita memperoleh pengalaman empirik bagaimana mengganti energi fosil ke EBT," tambahnya.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan pemerintah memberikan dukungan terkait penyusunan regulasi ketenagalistrikan melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
"Saat ini, RUKN sedang disusun, yang di dalamnya akan membahas juga bagaimana mencapai NZE 2060 untuk pembangkit fosil, yang sudah 63 persen, dan nantinya dikonversi menjadi EBT," ucapnya.
PLN selaku holding company PLN IP pun berkomitmen mendukung pemerintah menuju NZE melalui peningkatan kapasitas pembangkit dengan teknologi bersih. Pengembangan PLTS di Nusa Penida telah tersusun dalam Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN Persero Tahun 2021-2030 atau disebut RUPTL paling hijau, karena 52 persen pembangkit listriknya akan memanfaatkan EBT.
Sesuai RUPTL tersebut, kapasitas pembangkit EBT mencapai 20,9 GW, yang 5,2 GW di antaranya merupakan PLTS dan PLTB. "Pada 2023, PLN berhasil mengurangi emisi CO2 sebesar 52,3 juta ton dari proses bisnis atau dari 335 juta ton turun menjadi 283 juta ton C02 dengan berbagai extraordinary effort. Capaian ini menjadi fondasi kuat menuju target NZE 2060," ungkap Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto.
Sedangkan, Senior Manager PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali I Made Harta Yasa mengatakan selaku pengelola PLTS Hybrid Nusa Penida, pihaknya mendukung penuh roadmap pengembangan energi bersih tersebut.
"Hal ini tidak hanya mendukung target NZE nasional, namun juga Bali NZE, yang ditargetkan Pemprov Bali lebih cepat 15 tahun dari target nasional atau 2045," kata dia.
Dukungan PLN itu tidak hanya karena Bali memiliki potensi EBT berlimpah, namun juga karena pulau tersebut merupakan salah satu destinasi wisata terfavorit dunia yang menjadi sorotan internasional. "Dengan terus berkembangnya energi bersih di Bali, maka akan menunjukkan kepada dunia bahwa Pemerintah Indonesia selalu komit dalam wujudkan NZE serta menumbuhkan citra baik bagi Indonesia," ujarnya.
Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN IP Djoko Mulyono mengatakan sebagai pemegang peran penting dalam akselerasi transisi energi tanah air, PLN IP kembali akan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Nusa Penida.
"Selain mendukung pariwisata Pulau Dewata dengan energi bersih, langkah ini juga bentuk dukungan mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060 serta implementasi proses bisnis yang selaras aspek environmental, social, and governance (ESG)," ujarnya dalam pernyataannya, di Jakarta, Senin (11/3/2024).
Menurut dia PLN IP bersama holding PT PLN (Persero) telah menyusun roadmap pengembangan EBT di Nusa Penida sampai 2029 melalui penambahan kapasitas serta pembaharuan teknologi pembangkit. Saat ini, di Nusa Penida, terdapat PLTS hybrid berkapasitas 3,5 MW yang melistriki tiga pulau yakni Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Nusa Penida dengan jumlah pelanggan sebesar 21,238.
Pada 2024, PLTS Hybrid Nusa Penida akan dilakukan penambahan mesin pembangkit berkapasitas empat MW dan dalam jangka menengah, ditambah pembangkit hijau dari PLTS dan PLTB, yang dipadukan teknologi battery energy storage system (BESS) sebesar 14,5 MW.
Rencananya, pada 2025, PLTS sudah mulai beroperasi, disusul PLTB pada 2026. Sementara itu, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR di Provinsi Bali, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyampaikan PLTS Hybrid Nusa Penida tidak hanya sukses menjadi ikon gelaran KTT G20 Bali pada November 2022, namun sekaligus menandai komitmen bersama pada transisi energi.
"Pembangunan PLTS jangan hanya sekadar simbolik, namun harus secara terus menerus. Kita akan menuju NZE. Sebagai bangsa besar, kita berkomitmen melestarikan Bumi dari pemanasan global yang semakin hari semakin kita rasakan akibatnya," ujarnya.
Sugeng memandang PLTS Nusa Penida adalah langkah awal dan strategis bagi transisi energi Indonesia. "Memang sekarang masih relatif kecil, tetapi di Nusa Penida akan terjadi penghematan luar biasa dan juga menekan emisi luar biasa. Nusa Penida akan menjadi best practice, bagaimana energi transisi dengan PLTS khususnya. Jadi, kita memperoleh pengalaman empirik bagaimana mengganti energi fosil ke EBT," tambahnya.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan pemerintah memberikan dukungan terkait penyusunan regulasi ketenagalistrikan melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
"Saat ini, RUKN sedang disusun, yang di dalamnya akan membahas juga bagaimana mencapai NZE 2060 untuk pembangkit fosil, yang sudah 63 persen, dan nantinya dikonversi menjadi EBT," ucapnya.
PLN selaku holding company PLN IP pun berkomitmen mendukung pemerintah menuju NZE melalui peningkatan kapasitas pembangkit dengan teknologi bersih. Pengembangan PLTS di Nusa Penida telah tersusun dalam Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN Persero Tahun 2021-2030 atau disebut RUPTL paling hijau, karena 52 persen pembangkit listriknya akan memanfaatkan EBT.
Sesuai RUPTL tersebut, kapasitas pembangkit EBT mencapai 20,9 GW, yang 5,2 GW di antaranya merupakan PLTS dan PLTB. "Pada 2023, PLN berhasil mengurangi emisi CO2 sebesar 52,3 juta ton dari proses bisnis atau dari 335 juta ton turun menjadi 283 juta ton C02 dengan berbagai extraordinary effort. Capaian ini menjadi fondasi kuat menuju target NZE 2060," ungkap Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto.
Sedangkan, Senior Manager PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali I Made Harta Yasa mengatakan selaku pengelola PLTS Hybrid Nusa Penida, pihaknya mendukung penuh roadmap pengembangan energi bersih tersebut.
"Hal ini tidak hanya mendukung target NZE nasional, namun juga Bali NZE, yang ditargetkan Pemprov Bali lebih cepat 15 tahun dari target nasional atau 2045," kata dia.
Dukungan PLN itu tidak hanya karena Bali memiliki potensi EBT berlimpah, namun juga karena pulau tersebut merupakan salah satu destinasi wisata terfavorit dunia yang menjadi sorotan internasional. "Dengan terus berkembangnya energi bersih di Bali, maka akan menunjukkan kepada dunia bahwa Pemerintah Indonesia selalu komit dalam wujudkan NZE serta menumbuhkan citra baik bagi Indonesia," ujarnya.
(nng)