Potensi Pergerakan Masyarakat Selama Lebaran 2024 Capai 193,6 Juta Orang
Selasa, 12 Maret 2024 - 15:58 WIB
loading...
Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024, pergerakan masyarakat secara nasional diprediksi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Foto/Dok Kemenhub
A
A
A
JAKARTA - Hasil survei menunjukkan adanya tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024 (Idul Fitri 1445 H). Survei tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melibatkan para pakar dan akademisi di bidang transportasi .
Baca Juga: Puncak Arus Mudik Lebaran 2024 Diprediksi 5 April
Berdasarkan hasil survei tersebut, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang.
Hasil survei ini sendiri telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN dan swasta.
"Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," papar Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (12/3/2024).
Baca Juga: Puncak Arus Mudik Lebaran 2024 Diprediksi 5 April
Berdasarkan hasil survei tersebut, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang.
Hasil survei ini sendiri telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN dan swasta.
"Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," papar Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (12/3/2024).
Lihat Juga :
