Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah

Sabtu, 16 Maret 2024 - 07:01 WIB
loading...
A A A
Advokat asal Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, penambangan ilegal ini berdampak pada berbagai aspek. Selain menyebabkan kerugian negara serta kerusakan lingkungan, konflik sosial juga kerap terjadi akibat keberadaan tambang ilegal tersebut.

Baca Juga: Mahfud MD: Pencabutan IUP Banyak Mafianya, Tambang Ilegal juga Dibacking Aparat

Deolipa pun menyoroti kebijakan negara yang tidak tegas untuk mengatasi persoalan tambang ilegal tersebut. Negara, kata dia, memang telah membuat aturan yang tegas mengenai pertambangan. Namun, pada praktiknya penambangan ilegal masih kerap dibiarkan tanpa ada tindakan.

Menurut dia, salah satu cara untuk mengatasi persoalan tambang ilegal tersebut adalah dengan mempermudah pemberian izin usaha. Dengan begitu, penambangan dilaksanakan secara legal sehinggaberdampak pada pemasukan negara. "Pemerintah bisa memberi izin dengan membuka tambang rakyat yang legal," ujarnya.

Senada, ahli hukum pertambangan Ahmad Redi berpandangan bahwa regulasi terkait pertambangan di Indonesia sudah baik. Namun, imbuh dia, perizinan untuk mengoperasikan tambang legal memang tidak mudah didapatkan oleh masyarakat. Dengan begitu, kata dia, kongkalikong antara penambang ilegal dan pemangku kebijakan kerap sulit terhindarkan.
(fjo)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Aparat Diminta Tindak...
Aparat Diminta Tindak Tegas Penambangan Ilegal di Bolmong
Sikat Tambang Ilegal...
Sikat Tambang Ilegal dalam Seminggu, Prabowo: Ngak Ada Kasihan Sekarang!
50 Ribu Ton Batubara...
50 Ribu Ton Batubara Tak Bertuan di Kutai Kartanegara Diamankan ESDM
Bahlil Bakal Jatuhi...
Bahlil Bakal Jatuhi Denda Rp6,5 Miliar Bagi Pelanggar Penambangan di Kawasan Hutan
Tambang Ilegal Merajalela...
Tambang Ilegal Merajalela di Sekitar IKN, Kawasan Konservasi Dikeruk
Respons Bahlil Soal...
Respons Bahlil Soal Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika: Proses Hukum Aja!
Sahroni: Dengan UU Polri...
Sahroni: Dengan UU Polri Baru, Transparansi Penegakan Hukum Akan Lebih Meningkat
Polda Metro Jaya Tak...
Polda Metro Jaya Tak Bawa Seluruh Bukti di Sidang Praperadilan, TAUD: Hambat Penegakan Hukum
Berantas Mafia Tambang,...
Berantas Mafia Tambang, DPRPT Dorong Izin Tambang Rakyat Diserahkan ke Provinsi
Rekomendasi
AS Juara Piala Dunia...
AS Juara Piala Dunia 2026, Jeep Siap Bagi-bagi Mobil Wrangler
Preview Piala Dunia...
Preview Piala Dunia 2026 Kanada vs Bosnia dan Herzegovina: Batu Sandungan Tuan Rumah
KPK Rincikan Penyitaan...
KPK Rincikan Penyitaan Uang dari Geledah Rumah Silmy Karim
Berita Terkini
Penguatan IHSG dan Rupiah...
Penguatan IHSG dan Rupiah Berlanjut, Pasar Respons Positif Kepastian Posisi Menkeu
Perdana, Danantara Terbitkan...
Perdana, Danantara Terbitkan Obligasi Global Senilai USD1,5 Miliar
Sucofindo Gelar ENSIA...
Sucofindo Gelar ENSIA 2026, Dorong Inovasi Berkelanjutan
Kajian 13 Proyek Hilirisasi...
Kajian 13 Proyek Hilirisasi Rampung Juli, Nilainya Ditaksir Capai Rp239 Triliun
Perkuat Penetrasi Pasar,...
Perkuat Penetrasi Pasar, EVO Group Perbarui Kemasan Life Cat dan Ori Cat
Sertifikasi RSPO Kunci...
Sertifikasi RSPO Kunci Akses Pasar dan Penguatan Petani Sawit Swadaya
Infografis
Kejaksaan, Institusi...
Kejaksaan, Institusi Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved