Bank Jatim Teken Shareholder Agreement dengan Pemprov NTB dan Bank NTB Syariah
loading...
A
A
A
MATARAM - Proses Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat ( Bank NTB ) Syariah memasuki babak baru. Saat ini, kedua BPD tersebut telah melakukan penandatanganan perjanjian antara pemegang saham pengendali (Shareholder Agreement).
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo dan Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono.
Selain penandatanganan Shareholder Agreement, dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan akta kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo. Hadir juga dalam kegiatan ini Komisaris Independen Bank Jatim Prof. Muhammad Mas’ud.
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menjelaskan, dengan adanya KUB, pihaknya yakin kinerja kedua bank tersebut dapat terdongkrak dengan maksimal sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini sebuah sejarah ya dua bank kita melakukan KUB sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/pojk.03/2020. Proses ini perencanaannya sangat panjang dan kita telah menghitung bahwa dampaknya akan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak,” tuturnya, Jumat (10/5/2024).
Dalam peraturan OJK tersebut, terang Adhy, BPD yang memiliki modal inti di bawah Rp3 triliun harus menjalin KUB dengan bank yang memiliki modal inti di atas Rp3 triliun. Untuk modal inti yang dimiliki Bank Jatim sendiri per Maret 2024 telah mencapai Rp11,12 triliun. Sehingga dengan demikian syarat yang ada pun telah terpenuhi.
“Bank Jatim memiliki pengalaman yang sangat baik dalam pengelolaan bisnisnya. Mulai dari sisi IT, human capital, dan lain sebagainya. Sehingga, dengan adanya KUB ini diharapkan juga berdampak baik terhadap kinerja Bank NTB Syariah,” paparnya.
Adapun salah satu bentuk dukungan Bank Jatim kepada UMKM adalah melalui program percepatan penyaluran dana bergulir (dagulir). Sampai dengan Desember 2023, jumlah dagulir yang telah disalurkan oleh Bank Jatim mencapai Rp475,97 miliar untuk 12.525 debitur.
Kemudian dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bank Jatim juga secara konsisten terus menjadi kontributor utama PAD Pemprov Jatim.
Pada tahun 2023, setoran dividen Bank Jatim ke Pemprov Jatim sebesar Rp407,57 miliar atau mencapai 88,64 persen dari total setoran dividen seluruh BUMD milik Pemprov Jatim. "Kami punya 12 BUMD dan puluhan anak perusahaan tapi belum maksimal, baru Bank Jatim yang sangat signifikan memperoleh pendapatan dan menopang kita," jelas Adhy.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman juga mengungkapkan, rencana pembentukan KUB Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Diawali dengan kunjungan Bank NTB Syariah di kantor Bank Jatim pada September 2022.
“Syukur alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap penandatanganan shareholder agreement. Kami rasa Pemprov NTB dan Bank NTB Syariah telah tepat memilih kami sebagai mitra KUB,” ucapnya.
Sebab, pada Triwulan I tahun 2024, aset Bank Jatim telah mencapai Rp100,8 triliun. Kemudian laba bersihnya mampu berada di angka Rp310 miliar. Tidak cukup di situ saja. Penyaluran kredit Bank Jatim juga naik 18,76 persen (YoY) menjadi Rp56,9 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) pun ikut tumbuh 2,34% (YoY) menjadi Rp80,8 triliun.
“Sehingga kami sangat yakin dan optimis apabila Bank Jatim dan Bank NTB Syariah ber-KUB tentu akan semakin memperkuat kinerja kedua belah pihak. Sebab, manfaat KUB ini sangat banyak, salah satunya terwujudnya sinergi bisnis kedua bank yang saling menguntungkan,” tegas Busrul.
Selanjutnya, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menyampaikan, bahwa Jatim adalah provinsi besar dengan berbagai keunggulan yang dimiliki. Mulai dari aksesibilitasnya, komoditinya, pasarnya, hingga konektivitasnya sudah terjamin. Termasuk BPD-nya juga unggul, dalam hal ini yang dimaksud adalah Bank Jatim.
“Kami berharap pengalaman positif dari Bank Jatim dapat menular kepada kinerja BPD yang ia pimpin. Sehingga nantinya akan terjadi local hero yang mampu menggerakkan pembangunan di NTB serta memperluas aliansi pembangunan ekonomi dengan potensi-potensi yang dimiliki NTB,” terangnya.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo dan Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono.
Selain penandatanganan Shareholder Agreement, dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan akta kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo. Hadir juga dalam kegiatan ini Komisaris Independen Bank Jatim Prof. Muhammad Mas’ud.
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menjelaskan, dengan adanya KUB, pihaknya yakin kinerja kedua bank tersebut dapat terdongkrak dengan maksimal sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini sebuah sejarah ya dua bank kita melakukan KUB sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/pojk.03/2020. Proses ini perencanaannya sangat panjang dan kita telah menghitung bahwa dampaknya akan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak,” tuturnya, Jumat (10/5/2024).
Dalam peraturan OJK tersebut, terang Adhy, BPD yang memiliki modal inti di bawah Rp3 triliun harus menjalin KUB dengan bank yang memiliki modal inti di atas Rp3 triliun. Untuk modal inti yang dimiliki Bank Jatim sendiri per Maret 2024 telah mencapai Rp11,12 triliun. Sehingga dengan demikian syarat yang ada pun telah terpenuhi.
“Bank Jatim memiliki pengalaman yang sangat baik dalam pengelolaan bisnisnya. Mulai dari sisi IT, human capital, dan lain sebagainya. Sehingga, dengan adanya KUB ini diharapkan juga berdampak baik terhadap kinerja Bank NTB Syariah,” paparnya.
Adapun salah satu bentuk dukungan Bank Jatim kepada UMKM adalah melalui program percepatan penyaluran dana bergulir (dagulir). Sampai dengan Desember 2023, jumlah dagulir yang telah disalurkan oleh Bank Jatim mencapai Rp475,97 miliar untuk 12.525 debitur.
Kemudian dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bank Jatim juga secara konsisten terus menjadi kontributor utama PAD Pemprov Jatim.
Pada tahun 2023, setoran dividen Bank Jatim ke Pemprov Jatim sebesar Rp407,57 miliar atau mencapai 88,64 persen dari total setoran dividen seluruh BUMD milik Pemprov Jatim. "Kami punya 12 BUMD dan puluhan anak perusahaan tapi belum maksimal, baru Bank Jatim yang sangat signifikan memperoleh pendapatan dan menopang kita," jelas Adhy.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman juga mengungkapkan, rencana pembentukan KUB Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Diawali dengan kunjungan Bank NTB Syariah di kantor Bank Jatim pada September 2022.
“Syukur alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap penandatanganan shareholder agreement. Kami rasa Pemprov NTB dan Bank NTB Syariah telah tepat memilih kami sebagai mitra KUB,” ucapnya.
Sebab, pada Triwulan I tahun 2024, aset Bank Jatim telah mencapai Rp100,8 triliun. Kemudian laba bersihnya mampu berada di angka Rp310 miliar. Tidak cukup di situ saja. Penyaluran kredit Bank Jatim juga naik 18,76 persen (YoY) menjadi Rp56,9 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) pun ikut tumbuh 2,34% (YoY) menjadi Rp80,8 triliun.
“Sehingga kami sangat yakin dan optimis apabila Bank Jatim dan Bank NTB Syariah ber-KUB tentu akan semakin memperkuat kinerja kedua belah pihak. Sebab, manfaat KUB ini sangat banyak, salah satunya terwujudnya sinergi bisnis kedua bank yang saling menguntungkan,” tegas Busrul.
Selanjutnya, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menyampaikan, bahwa Jatim adalah provinsi besar dengan berbagai keunggulan yang dimiliki. Mulai dari aksesibilitasnya, komoditinya, pasarnya, hingga konektivitasnya sudah terjamin. Termasuk BPD-nya juga unggul, dalam hal ini yang dimaksud adalah Bank Jatim.
“Kami berharap pengalaman positif dari Bank Jatim dapat menular kepada kinerja BPD yang ia pimpin. Sehingga nantinya akan terjadi local hero yang mampu menggerakkan pembangunan di NTB serta memperluas aliansi pembangunan ekonomi dengan potensi-potensi yang dimiliki NTB,” terangnya.
(akr)