Terungkap! Ini Bocoran Kementerian Baru Bentukan Prabowo
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan bakal membentuk Kementerian Perumahan. Pendirian itu selaras dengan rencana pemerintah mengembangkan bisnis perumahan yang lebih terkonsep rapi.
Kabar pendirian kementerian baru disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, saat peluncuran The New Face of Samesta Sentraland, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (13/5/2024).
Menurutnya, Kementerian Perumahan akan fokus pada program yang berkaitan dengan bisnis perumahan di Tanah Air. Bahkan, otoritas baru ini bakal membidik regulasi ihwal konsep development perumahan di dalam negeri.
"Pak Budi (Dirut Perum Perumnas) ini saya dengar, mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan," ujar Tiko.
"Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih erat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi," jelasnya.
Baca Juga:
Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan baru ada di tataran ide alias wacana. Sehingga implementasinya belum diketahui pasti.
Di lain sisi, lanjut Tiko, pendanaan dalam bisnis perumahan masih menghadapi tantangan. Meskipun ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebuah dukungan pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Karena itu, ada usulan agar konsep FLPP direvisi dan bisa menyerupai skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Soal ini beberapa pihak terkait sudah duduk bersama untuk membahas hal yang dimaksudkan.
Kabar pendirian kementerian baru disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, saat peluncuran The New Face of Samesta Sentraland, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (13/5/2024).
Menurutnya, Kementerian Perumahan akan fokus pada program yang berkaitan dengan bisnis perumahan di Tanah Air. Bahkan, otoritas baru ini bakal membidik regulasi ihwal konsep development perumahan di dalam negeri.
"Pak Budi (Dirut Perum Perumnas) ini saya dengar, mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan," ujar Tiko.
"Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih erat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi," jelasnya.
Baca Juga:
Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan baru ada di tataran ide alias wacana. Sehingga implementasinya belum diketahui pasti.
Di lain sisi, lanjut Tiko, pendanaan dalam bisnis perumahan masih menghadapi tantangan. Meskipun ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebuah dukungan pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Karena itu, ada usulan agar konsep FLPP direvisi dan bisa menyerupai skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Soal ini beberapa pihak terkait sudah duduk bersama untuk membahas hal yang dimaksudkan.