Bank Tanah Siapkan Alokasi Lahan untuk Pengembangan Wilayah di Sekitar IKN
Jum'at, 17 Mei 2024 - 13:58 WIB
loading...
Lewat penandatanganan kesepakatan tersebut, nantinya Badan Otorita bisa dengan mudah untuk memanfaatkan lahan yang berada di sekitar wilayah IKN untuk dimanfaatkan pengembangan pembangunan Ibukota baru. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT Bina Karya (Persero) bersama Badan Bank Tanah telah secara resmi menandatangani Kesepakatan Kerja Sama (KKS) untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN pada tanah Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Baca Juga: Efektifitas Manfaat Bank Tanah bagi Rakyat di UU Ciptaker
Lewat penandatanganan kesepakatan tersebut, nantinya Badan Otorita bisa dengan mudah untuk memanfaatkan lahan yang berada di sekitar wilayah IKN untuk dimanfaatkan pengembangan pembangunan Ibukota baru tersebut.
"Kami berharap kerjasama ini akan berhasil sesuai dengan yang diinginkan dan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat PPU," ujar Direktur Utama PT Bina Karya (Persero), Boyke Prasetyanto dalam keterangan resminya, Kamis (16/5/2024).
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menambahkan alokasi lahan yang sudah disiapkan ini diharapkan bisa mendukung dan mempercepat proses pembangunan Ibukota baru. Mengingat masalah lahan menjadi masalah yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan.
"Kami berharap kerjasama ini dapat terealisasi secepat mungkin dan menjadi langkah konkret untuk mendukung pembangunan IKN serta kesejahteraan masyarakat sekitarnya," sambungnya.
Baca Juga: Demi Investasi, Bank Tanah Bakal Ambil 7,3 Juta Ha Lahan Terlantar
Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam pengaturan dan pemanfaatan tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara.
Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan per awal Mei lalu progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk infrastruktur dasar sudah mencapai 81% untuk tahap 1.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menambahkan, dalam pembangunan IKN fase 1 atau batch 1 meliputi 6 paket pekerjaan di bidang sumber daya air di antaranya membangun bendungan dan jaringan air.
Kemudian ada 17 paket Pekerja di bidang bina marga seperti jalan tol dan jalan di kawasan KIPP, 15 paket pekerjaan di bidang cipta karya seperti Pembangunan Istana Presiden dan 4 kantor Kementerian Koordinator, serta 2 paket pengerjaan pembangunan hunian ASN.
Danis mengatakan beberapa infrastruktur yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024 mendatang seperti Istana Presiden, 4 Kantor Kementerian Koordinator, sebagai hunian PNS dan pembangunan rumah tapak Jabatan Menteri, Akses Tol dari Bandara Balikpapan ke pusat Inti IKN, jaringan jalan kota, Bendungan Sepaku Semoi dan jaringan air minumnya.
"Pembangunan batch 1 itu kita targetkan akan rampung semuanya sebelum 17 Agustus mendatang, karena untuk mendukung pelaksanaan upacara," tutup Danis.
Baca Juga: Efektifitas Manfaat Bank Tanah bagi Rakyat di UU Ciptaker
Lewat penandatanganan kesepakatan tersebut, nantinya Badan Otorita bisa dengan mudah untuk memanfaatkan lahan yang berada di sekitar wilayah IKN untuk dimanfaatkan pengembangan pembangunan Ibukota baru tersebut.
"Kami berharap kerjasama ini akan berhasil sesuai dengan yang diinginkan dan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat PPU," ujar Direktur Utama PT Bina Karya (Persero), Boyke Prasetyanto dalam keterangan resminya, Kamis (16/5/2024).
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menambahkan alokasi lahan yang sudah disiapkan ini diharapkan bisa mendukung dan mempercepat proses pembangunan Ibukota baru. Mengingat masalah lahan menjadi masalah yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan.
"Kami berharap kerjasama ini dapat terealisasi secepat mungkin dan menjadi langkah konkret untuk mendukung pembangunan IKN serta kesejahteraan masyarakat sekitarnya," sambungnya.
Baca Juga: Demi Investasi, Bank Tanah Bakal Ambil 7,3 Juta Ha Lahan Terlantar
Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam pengaturan dan pemanfaatan tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara.
Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan per awal Mei lalu progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk infrastruktur dasar sudah mencapai 81% untuk tahap 1.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menambahkan, dalam pembangunan IKN fase 1 atau batch 1 meliputi 6 paket pekerjaan di bidang sumber daya air di antaranya membangun bendungan dan jaringan air.
Kemudian ada 17 paket Pekerja di bidang bina marga seperti jalan tol dan jalan di kawasan KIPP, 15 paket pekerjaan di bidang cipta karya seperti Pembangunan Istana Presiden dan 4 kantor Kementerian Koordinator, serta 2 paket pengerjaan pembangunan hunian ASN.
Danis mengatakan beberapa infrastruktur yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024 mendatang seperti Istana Presiden, 4 Kantor Kementerian Koordinator, sebagai hunian PNS dan pembangunan rumah tapak Jabatan Menteri, Akses Tol dari Bandara Balikpapan ke pusat Inti IKN, jaringan jalan kota, Bendungan Sepaku Semoi dan jaringan air minumnya.
"Pembangunan batch 1 itu kita targetkan akan rampung semuanya sebelum 17 Agustus mendatang, karena untuk mendukung pelaksanaan upacara," tutup Danis.
(akr)
Lihat Juga :
