Petani Diimbau Pilih Caleg yang Peduli Sektor Tembakau

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji mengajak petani tembakau di seluruh Indonesia untuk menggunakan hak suara petani tembakau dengan sebaik-baiknya sebagai proses menentukan nasib bangsa dan sektor pertembakauan lima tahun ke depan.

"Berhati-hatilah dalam memilih calon wakil rakyat, pilihlah yang mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak petani tembakau dan berani membentengi dan menyelamatkan sektor pertembakauan dari berbagai ancaman," tegas Agus Parmuji di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu muncul di media usulan segelintir anggota Komisi XI DPR mengenai penggabungan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Hal itu, kata dia, perlu disikapi dengan arif dan objektif oleh kalangan petani tembakau. Bahwa secara generik biologis SPM dan SKM berbeda, maka kebijakan untuknya tidak dapat disatukan artinya tetap dibedakan.

Karena itu, Agus mewanti-wanti agar semua petani tembakau berhati-hati di tahun politik ini. Bagi Agus, usulan segelintir anggota komisi XI DPR tentang penggabungan segmen SKM dan SPM kurang tepat. Pasalnya, itu akan berpengaruh terhadap persaingan yang tidak sehat di ekosistem industri hasil tembakau di Indonesia.

"Desakan para politisi tersebut akan melibas produksi hasil pertanian tembakau nasional, karena produksi SKM yang ruhnya adalah sebagai penyerap bahan baku nasional akan tidak mampu bersaing di pasaran dengan SPM yang sudah memiliki brand nasional," cetusnya.

Agus mengimbau agar para anggota DPR jangan hanya melihat tentang pemasukan negara saja, tetapi harus melihat dari sisi yang lain tentang penyelamatan industri nasional dari hulu sampai hilir.

"Dari industri kretek sampai ke petani tembakau nasional bahkan pedagang asongan yang juga merasakan dampak positif dari penjualan eceran rokok kretek," ujarnya.

Agus menantang para anggota DPR, jika ingin menyelamatkan pemasukan negara dengan tetap ingin menyelamatkan komponen petani tembakau, maka langkah yang paling utama adalah mendorong kebijakan disparitas cukai, yaitu pengenakan cukai lebih tinggi bagi rokok non berbahan baku lokal (SPM) bila dibandingkan dengan rokok kretek.

"Itu merupakan langkah konkret yang kami tunggu sebagai bukti keberpihakan politisi terhadap petani tembakau nasional alias kita harus berani tantang mereka berani tidak politisi dari dapil pertembakauan se Indonesia mendorong pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan disparitas cukai," tegasnya.

Agus mencontohkan keputusan Presiden Joko Widodo awal November 2018 yang tak menaikkan cukai rokok di tahun 2019 merupakan bukti keberpihakan kepada petani tembakau. Ini menunjukkan sikap Presiden yang aspiratif dan keberpihakan terhadap para petani tembakau dan para buruh industri hasil tembakau.

Dia menilai, keberpihakan pemerintah terhadap petani tembakau dan buruh industri hasil tembakau sangat penting. Sebab, tarif cukai rokok ini menyangkut keberlangsungan hidup sektor pertembakauan.

"Kami mengimbau pada semua petani tembakau Indonesia saatnya bergotong royong untuk menyelamatkan Senayan dari kebijakan-kebijakan yang tidak memihak petani tembakau. Selamatkan tembakau selamatkan Indonesia," tandasnya.