Tak Mungkin Swasembada Sapi, Menteri Teten Dorong Ikan Jadi Pilihan Konsumsi

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan dukungannya pada pasar laut Indonesia dan sistem resi gudang ikan yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saya kira ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Tentu saja pelaku usaha yang mayoritas 66% di sektor perikanan yang masih UMKM akan memberikan manfaat yang luar biasa," ucap Teten, pada acara Soft Launching Pasar Laut Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, di Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Teten meyakini saat ini sistem resi gudang sangat tepat untuk dioptimalisasikan. Terlebih di tengah pandemi yang berdampak menurunkan permintaan, bukan hanya ikan tapi juga komoditi lain seperti kopi.

"Khusus ikan, saya membaca laporan FAO di tengah pandemi ini, ternyata yang konsumsi ikan masih tumbuh 3,1% dan lebih tinggi daripada konsumsi protein lainnya yang hanya 2,1%," kata Teten. ( Baca juga:Stop Bicara Pertumbuhan Ekonomi Melulu, Bisa Kehilangan Makna )

Menurut Teten, konsumsi ikan semakin digemari di dunia karena termasuk ke healthy food. Teten mengaku, ditugaskan presiden untuk mengontrol masalah pangan.

"Dan isu terbesarnya itu terus-menerus impor daging sapi, karena memang kita tidak mungkin swasembada sapi. Lahan tidak memadai," ungkapnya.

Teten melanjutkan, di sisi lain Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang begitu besar dan luas. Jadi, masyarakat harus didorong mengubah konsumsinya agar lebih ke ikan.

"Sehingga ini juga menjawab problem stunting di masyarakat," kata Teten.

Untuk itu, Teten menambahkan, pihaknya fokus dalam pengembangan koperasi pangan. Salah satunya dengan komoditi perikanan.

"Penting dengan koperasi, agar usaha skala usaha nelayan yang kecil-kecil kemudian menjadi lebih besar, sehingga kegiatan produksinya menjadi lebih efisien, hasil panennya lebih menjadi berskala, pembiayaannya menjadi lebih mudah, dan akses pasarnya menjadi lebih luas," paparnya.

Teten akan bekerja sama dengan KKP untuk membentuk koperasi-koperasi di sektor perikanan. Tujuannya, untuk memudahkan pengelolaan ekonomi di sektor perikanan.