Gaji Karyawan Disunat Tapera 3%, IPW Khawatir Dana Hasil Iuran Buat Bancakan
Rabu, 29 Mei 2024 - 19:14 WIB
loading...
Indonesia Property Watch (IPW) menyoroti rencana pemotongan gaji karyawan untuk Tapera. FOTO/iStock
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Property Watch (IPW) menyoroti rencana pemotongan gaji karyawan swasta untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera sebesar 3%. Selain nilai yang dipangkas cukup besar, IPW khawatir ada penggelapan dana investasi tersebut.
Iuran Tapera diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024 lalu.
Simpanan peserta ditetapkan sebesar 3%. Angka ini terdiri dari potongan gaji atau upah pekerja sebesar 2,5% dan 0,5% dari pemberi kerja. CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda menyebut, potensi penggelapan anggaran Tapera bisa saja terjadi, jika pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan. Kendati prinsip Tapera dinilai baik.
"Tapera itu prinsipnya bagus, bisa jadi dana abadi, perumahan gitu ya, yang saya khawatirkan dan menjadi konsen kita, ini jadi kontrol bersama, masalah pengelolaannya," ujar Ali saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).
"Jangan sampai tidak transparan, itu yang saya khawatirkan," paparnya.
Baca Juga: Serikat Buruh Tolak Potongan Gaji 3% Secara Paksa untuk Iuran Tapera
Dalam struktur Dewan Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) belum ada wakil dari konsumen atau para pekerja. Sehingga, kontrol atas pengelolaan anggaran tidak dapat dilakukan secara langsung.
Iuran Tapera diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024 lalu.
Simpanan peserta ditetapkan sebesar 3%. Angka ini terdiri dari potongan gaji atau upah pekerja sebesar 2,5% dan 0,5% dari pemberi kerja. CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda menyebut, potensi penggelapan anggaran Tapera bisa saja terjadi, jika pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan. Kendati prinsip Tapera dinilai baik.
"Tapera itu prinsipnya bagus, bisa jadi dana abadi, perumahan gitu ya, yang saya khawatirkan dan menjadi konsen kita, ini jadi kontrol bersama, masalah pengelolaannya," ujar Ali saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).
"Jangan sampai tidak transparan, itu yang saya khawatirkan," paparnya.
Baca Juga: Serikat Buruh Tolak Potongan Gaji 3% Secara Paksa untuk Iuran Tapera
Dalam struktur Dewan Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) belum ada wakil dari konsumen atau para pekerja. Sehingga, kontrol atas pengelolaan anggaran tidak dapat dilakukan secara langsung.
Lihat Juga :
