5 Negara Ini Bukan Anggota IMF, Bisa Tebak?

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) merupakan lembaga keuangan yang beranggotakan 190 negara, dan dianggap sebagai pemberi pinjaman global. Tidak semua negara di dunia ini merupakan anggota lembaga keuangan Internasional tersebut, setidaknya ada 5 negara yang tidak menjadi anggota IMF.



IMF Dimulai dengan 29 negara anggota pada Desember 1945 dan bertujuan merekonstruksi sistem moneter internasional setelah Perang Dunia II. Namun saat ini IMF memainkan peran penting dalam pengelolaan kesulitan neraca pembayaran dan krisis keuangan internasional.

Melalui sistem kuota, negara-negara menyumbangkan dana ke suatu wadah dimana negara dapat meminjam jika mereka mengalami masalah neraca pembayaran. IMF bekerja untuk menstabilkan dan mendorong perekonomian negara-negara anggotanya melalui penggunaan dana tersebut, serta kegiatan lain seperti mengumpulkan dan menganalisis statistik ekonomi dan pengawasan perekonomian anggotanya.



IMF bertujuan untuk mendorong kerja sama moneter global, menjamin stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong lapangan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan di seluruh dunia.

Tidak semua negara anggota IMF merupakan negara berdaulat, oleh karena itu tidak semua negara anggota IMF menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ada 5 negara yang tidak menjadi anggota IMF

1. Kuba

Kuba adalah contoh negara yang bukan anggota IMF, dan oleh karena itu IMF tidak memantau perekonomian mereka. Kuba menarik diri dari IMF, efektif tanggal 2 April 1964.

Kuba memiliki delegasi aktif pada konferensi Bretton Woods tahun 1944 yang menjadi tempat pendirian IMF. Negara ini terlibat dalam sebagian besar perencanaan awal, sejak tahun 1941, dan bekerja sama (tetapi tidak berhasil) dengan negara-negara Amerika Latin lainnya untuk mencoba menetapkan peran moneter perak selain emas.

Kuba sempat bergabung dengan IMF (dan Bank Dunia) pada awal tahun 1946, menjadi salah satu dari 40 anggota asli lembaga tersebut. Selama 12 tahun berikutnya, mereka memainkan peran positif dalam IMF.

Pada tahun 1954, negara ini menjadi negara ke-10 yang menerima seluruh kewajiban Pasal VIII IMF, dan menghindari penggunaan pembatasan nilai tukar dalam perdagangan internasional. Mereka melakukan pinjaman rutin dari IMF pada tahun 1956, yang dilunasi pada tahun berikutnya.

Namun pergantian pemerintahan saat pasukan di bawah Fidel Castro menggulingkan rezim pada bulan Januari 1959, pemerintah baru berulang kali meminta untuk menunda pembayaran kembali kepada IMF. Ketika saldo yang harus dibayar masih terutang (dan beban bunga masih menumpuk) pada tahun 1963, peraturan IMF mewajibkan Direktur Pelaksana untuk mengambil tindakan yang mengarah pada pelarangan.

2. Taiwan

Taiwan bukan anggota IMF namun masih terdaftar dalam indeks resmi IMF. Taiwan dikeluarkan dari IMF pada tahun 1980 setelah kehilangan dukungan dari Presiden Amerika Serikat saat itu Jimmy Carter dan digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Namun, "Provinsi Taiwan di Tiongkok" masih terdaftar dalam indeks resmi IMF.

Taiwan dikeluarkan dari IMF pada bulan April 1980 karena alasan politik eksogen dan merupakan satu-satunya negara dengan perekonomian besar yang bukan anggota IMF.

3. Liechtenstein

Liechtenstein adalah negara persis dengan Monako yang memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia berkat populasi mereka yang kecil yaitu sekitar 36.000 orang. Negara kecil ini tidak terlibat dengan organisasi internasional seperti IMF.

4. Monako

Monako merupakan negara mikro Eropa yang dikendalikan Prancis dan itu bisa menjadi alasan yang memungkinkan mengapa mereka bukan anggota IMF.

Pada tahun 2003, Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengidentifikasi Monaco, bersama dengan 36 wilayah lainnya, sebagai surga pajak namun Monaco keluar dari daftar tersebut pada tahun 2009.

5. Korea Utara

Korea Utara yang menjalankan kebijakan tertutup dari dunia membuat negara itu tidak bergabung dengan Organisasi Internasional. Negara ini mengadopsi paham komunis dan telah mengasingkan negara tersebut dari bantuan asing.

Bergabung dengan organisasi internasional seperti IMF dipandang sebagai gangguan oleh negara Korea Utara. Hal itu lantaran IMF mengharuskan negara-negara anggotanya memenuhi sejumlah persyaratan, seperti berbagi informasi tentang ekonomi mereka, tidak membatasi arus valuta asing, mengejar kebijakan mendorong perdagangan dan membayar langganan kuota.

Namun saat ini, perekonomian Korea Utara nampaknya masih jauh dari kata transparan.