Menteri Ekonomi Jokowi Kumpul di Bali, Bahas Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju berkumpul di Nusa Dua, Bali menggelar rapat koordinasi membahas anggaran program pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, APBN menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020.

"Tidak lupa, kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini," katanya, Jumat (21/8/2020).



Rapat ini dihadiri secara fisik oleh sembilan menteri, yakni menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri agraria dan tata ruang, menteri pertanian, menteri riset dan teknologi, menteri koperasi dan UKM, dan menteri ketenagakerjaan. Menteri BUMN diwakili wakil Menteri BUMN I.

Dia mengatakan, pemerintah tengah berbagai program untuk mendorong ekonomi dari sisi belanja. Di antaranya pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah, tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk program PEN, Program Padat Karya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Lalu, ada Pengembangan Desa Digital dan UMKM Digital, Penambahan kuota alokasi Program Kartu Prakerja, Program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat; dan Program Padat Karya dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam kesempatan itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN itu mengumpulkan berbagai usulan program dari kementerian/lembaga (K/L). Usulan tersebut di antaranya Program Bangga Buatan Indonesia, Program Beli Karet untuk Aspal 2020-2021, Program Beli Bahan Baku IKM, Program Beli (Discount) Produk UMKM, Program Beli Produk Rakyat melalui Pegadaian, dan Program Padat Karya Penyangga Wisata.

Usulan-usulan program tersebut diajukan karena memenuhi kriteria yaitu mendorong pemulihan ekonomi, berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja atau bersifat padat karya, porsi terhadap pertumbuhan ekonomi cukup signifikan, dan nilai programnya cukup besar.



Airlangga menambahkan, upaya akselerasi realisasi belanja APBN saat ini tengah diupayakan dari berbagai aspek. Salah satunya dari sisi ketenagakerjaan lewat program Kartu Prakerja. "Program Kartu Prakerja kini telah memasuki gelombang ke-5 yang pendaftarannya akan ditutup pada Minggu, 23 Agustus 2020," ucapnya.

Dari empat gelombang sebelumnya terdata lebih dari 13 juta orang dari seluruh provinsi di Indonesia yang melakukan pendaftaran. Sebanyak 9 juta orang telah melakukan verifikasi email dan sekitar 7 juta orang telah dilakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).