Satu Lagi Masalah IKN Terungkap, Kali Ini Terkait Rusun ASN

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang mencari investor untuk membangun rusun ASN (Aparatur Sipil Negara) di IKN lewat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Meski demikian, hingga saat ini belum ada investor yang tertarik menggarap proyek tersebut bersama Pemerintah.



Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengutarakan, penyebabnya lantaran biaya investasi yang perlu disiapkan investor memang cenderung lebih mahal di IKN, ketimbang proyek-proyek lainnya. Tingginya nilai investasi tersebut yang akhirnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk skema pengembalian atau keuntungan investasinya.

"Kalau saya, KPBU rusun ASN itu menurut saya itu kan mahal, bisa cost of moneynya 2-3 kali lipat," ujar Menteri Basuki usai membuka acara ulang tahun Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Jakarta, Kamis (20/6/2024).



Lebih lanjut, Menteri Basuki memberi perbandingan antara proyek Rusun KPBU di IKN dengan proyek Jembatan Callender Hamilton. Pembangunan 37 jembatan yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR membutuhkan investasi sekitar Rp700 miliar lewat skema KPBU.

Akan tetapi investor mendapatkan pengembalian selama 15 tahun, dan imbal hasil investasi keseluruhan bisa tembus Rp1,5 triliun. Berbeda dengan proyek Rusun ASN di IKN, dengan estimasi nilai proyek sekitar Rp30,8 triliun untuk membangun 66 tower di IKN. Nilai investasi yang besar itulah yang menjadi pertimbangan matang pemerintah untuk menjalin skema KPBU dengan swasta.

"Jadi masih kita hitung betul, mendingan loan (pinjaman) karena masih kecil bunganya," tutup Menteri Basuki.

Sebelumnya, catatan MNC Portal setidaknya ada 3 pelaku usaha yang saat ini tengah mengajukan skema KPBU ke Kementerian PUPR untuk melakukan pembangunan rusun ASN di IKN. Pertama ada PT Summarecon Agung Tbk, serta perusahaan yang membentuk konsorsium yaitu China Construction First Group Corp. Ltd (CCFG) dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara.

Summarecon akan membangun 6 tower, dan Konsorsium Nusantara akan membangun 60 tower. Adapun nilai investasinya, diketahui konsorsium China nilainya Rp30,8 triliun, sedangkan Summarecon Rp1,67 triliun.

"Mereka akan menggarap rusun ASN dan Hankam dengan skema KPBU. Itu di luar pembangunan 47 tower PNS yang dari APBN. Ini lewat skema KPBU," ungkap Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo dalam kesempatan yang berbeda.