Pengawasan Penyaluran LPG 3 Kg, Ombudsman Puas Lihat Respons Pertamina Patra Niaga

JAKARTA - Tindak lanjut temuan ketidaksesuaian isi gas subsidi LPG 3 Kilogram (Kg), Pimpinan Ombudsman, Yeka Hendra Fatika meninjau langsung ke beberapa titik Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan Tinjau Langsung Penyaluran LPG 3 Kg di Pangkalan LPG 3 Kg di wilayah Yogyakarta.

Dalam kunjungan tersebut, didampingi oleh VP Retail Sales LPG Pertamina Patra Niaga , Putut Andriatno, Koordinator Subsidi Bahan Bakar Migas Kementerian ESDM, Christina Meiwati Sinaga dan Ketua Tim Pengawasan Metrologi Legal dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Perdagangan pada Jumat (21/7).



Sesudahnya digelar Focus Group Discussion (FGD) pengawasan penyaluran LPG 3 Kg bersama perwakilan dari pelaku UMKM, nelayan, petani, perwakilan SPBE dan pangkalan LPG 3Kg di Kantor Sales Area Yogyakarta PT Pertamina Patra Niaga, Jl. Margo Utomo No.20, Yogyakarta.



Yeka Hendra Fatika selaku Pimpinan Obsudsman Republik Indonesia menilai secara umum persoalan timbangan tidak menjadi isu dalam kunjungan ini, semuanya bukan kekurangan bahkan kelebihan timbangan.

"SPBE sudah menerapkan semua prosedur, tabung yang rusak dan expired langsung diperbaiki. Tabung yang bocor sudah disingkirkan. Masyarakat betul-betul mendapatkan tabung LPG dengan jaminan kualitas dan keamanan yang bisa dipertanggung jawabkan,” jelas Yeka.

Yeka juga merasa puas dalam kunjungannya kali ini di SPBE Jatirata Mitra Mulya ini. Semoga SPBE lainnya dapat mengikuti.

VP Retail LPG Sales PT Pertamina Patra Niaga, Putut Andriatno mengungkapkan, kunjungan langsung ke SPBE dan Pangkalan ini bertujuan melihat langsung kondisi penyaluran LPG khususnya LPG bersubsidi.

"Tujuan utamanya adalah melihat proses distribusi LPG mulai dari SPBE hingga ke pangkalan. Alhamdulillah hasil kunjungan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Putut

"Untuk di SPBE itu dilakukan pengukuran dan penimbangan. Hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk di pangkalan kita juga sudah melihat situasi dan kondisi pelayanan di pangkalan sudah baik, stoknya ada, kemudian juga dilakukan penimbangan dan hasilnya alhamdulillah bagus,” ungkap Putut.

"Sebagai Perusahaan yang diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyalurkan LPG 3kg, kami berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat menerima LPG 3kg sesuai dengan haknya. Jadi masyarakat menerima LPG
dengan mudah dan dengan berat yang sesuai ketentuan," tambah Putut.

Pada proses tinjauan langsung tersebut, pimpinan Ombudsman beserta rombongan juga mengecek pelaksanaan pendataan konsumen LPG 3 kg.

“Agar membuat penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran dengan program Subsidi Tepat LPG, Pertamina juga mengharapkan kerja sama dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk turut ikut melakukan pengawasan pendistribusian LPG termasuk LPG 3 kg,” jelas Brasto Galih Nugroho, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, bahwa Pertamina Patra Niaga akan terus meningkatkan sinergi bersama Kementrian Perdagangan, Kementrian ESDM dan Lembaga Pengawas Negara yaitu Ombudsman tidak hanya dalam pengawasan, namun juga perbaikan sistem agar penyaluran LPG 3 kg berjalan dengan baik mulai pengisian di SPBE hingga ke masyarakat.