Sri Mulyani: Alokasi Program Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun dalam RAPBN 2025
Senin, 24 Juni 2024 - 11:37 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan terkait program prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan terkait program prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Prabowo Ganti Program Makan Siang Gratis Jadi Makan Bergizi Gratis
Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah berkomunikasi dengan presiden terpilih dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan baru untuk memberikan penjelasan bagaimana program MGB akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 .
"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DJP Pusat Jakarta, Senin (24/6/2024).
Baca Juga: Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 Era Prabowo, Pakar: Kebanyakan Program Pengeluaran
Menkeu menjelaskan angka Rp71 triliun tersebut ada di dalam rentang postur defisit 2,29-2,82% dan nantinya akan disusun pada saat RUU APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2024 mendatang.
"Detail mengenai program Makanan Bergizi Gratis ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari presiden terpilih, namun untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh bapak presiden terpilih dengan anggaran awal Rp71 triliun," ungkap Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan juga akan terus menyusun APBN ini melalui proses sidang kabinet di bawah Presiden Jokowi dan berkonsultasi dengan tim dari presiden terpilih. "Ini dilakukan mengikuti proses siklus APBN yang diatur dalam undang-undang keuangan negara dan akan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan UU APBN," kata Menkeu.
"Saya tegaskan sekali lagi APBN dikelola secara hati-hati dan tetap menjadi instrumen yang dijaga sustainabilitasnya dan kesehatannya karena ini adalah instrumen penting yang menjadi andalan bagi pemerintah, baik pemerintah hari ini dan pemerintah yang akan datang," imbuhnya.
Baca Juga: Prabowo Ganti Program Makan Siang Gratis Jadi Makan Bergizi Gratis
Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah berkomunikasi dengan presiden terpilih dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan baru untuk memberikan penjelasan bagaimana program MGB akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 .
"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DJP Pusat Jakarta, Senin (24/6/2024).
Baca Juga: Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 Era Prabowo, Pakar: Kebanyakan Program Pengeluaran
Menkeu menjelaskan angka Rp71 triliun tersebut ada di dalam rentang postur defisit 2,29-2,82% dan nantinya akan disusun pada saat RUU APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2024 mendatang.
"Detail mengenai program Makanan Bergizi Gratis ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari presiden terpilih, namun untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh bapak presiden terpilih dengan anggaran awal Rp71 triliun," ungkap Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan juga akan terus menyusun APBN ini melalui proses sidang kabinet di bawah Presiden Jokowi dan berkonsultasi dengan tim dari presiden terpilih. "Ini dilakukan mengikuti proses siklus APBN yang diatur dalam undang-undang keuangan negara dan akan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan UU APBN," kata Menkeu.
"Saya tegaskan sekali lagi APBN dikelola secara hati-hati dan tetap menjadi instrumen yang dijaga sustainabilitasnya dan kesehatannya karena ini adalah instrumen penting yang menjadi andalan bagi pemerintah, baik pemerintah hari ini dan pemerintah yang akan datang," imbuhnya.
(akr)
Lihat Juga :
