Jokowi Lemas Saat Mendengar Event MotoGP Mandalika Butuh 13 Izin
Senin, 24 Juni 2024 - 14:47 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sempat lemas mendengar ruwetnya urusan perizinan penyelenggaraan event MotoGP di sirkuit Mandalika. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengaku sempat lemas mendengar ruwetnya urusan perizinan penyelenggaraan event MotoGP di sirkuit Mandalika. Dirinya menyebut butuh 13 izin untuk bisa menyelenggarakan event balapan motor ber-cc besar itu.
Awalnya Jokowi menyebut bahwa penyelenggaraan event MotoGP Mandalika bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia mencapai Rp4 triliun. Baca Juga: MotoGP Mandalika 2024 Digelar September, Efek Ekonominya Bisa Capai Rp4 Triliun
"Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panita, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8 ribu, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000," kata Jokowi dalam sambutannya pada Peresmian Digitalisasi Layanan Penyelenggaraan Event, The Tribrata, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Meski senang dengan dampak terhadap perekonomian, namun Jokowi merasa lemas mendengar banyakan perizinan yang harus diurus. Baca Juga: Rebut Peluang Investasi Rp465 Triliun, Jokowi Minta Perizinan Industri Kelar dalam Hitungan Jam
"Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan, tapi namanya izin," kata Jokowi.
Surat izin tersebut, kata Jokowi, antara lain surat dari Polsek, Polres Polda hingga Mabes Polri. Lalu ada surat izin dari RSUD dan Dinas Kebakaran.
"Harus punya ini, kalau tidak ada izin-izin itu tadi tidak keluar. Surat pemberitahuan ke Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat pemberitahuan ke KEK NTB, surat pemberitahuan ke INSP, ini urusan Bea Cukai. Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding," ungkapnya.
Jokowi menyebut bisa saja perizinan tersebut masih dapat bertambah lagi. Bahkan katanya, duit penyelenggara bisa habis karena digunakan untuk mengurus perizinan.
"Ini fakta. Karena saya tanya langsung, problemnya apa sih. Ini sama dengan konser musik, event-event olahraga lainnya. Tidak akan mungkin jauh dari yang tadi saya sebutkan. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Indonesia itu, setiap tahun, sekarang sebelum pandemi ada 4.000 event kurang lebih, sekarang 3.700 event," tandasnya.
Awalnya Jokowi menyebut bahwa penyelenggaraan event MotoGP Mandalika bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia mencapai Rp4 triliun. Baca Juga: MotoGP Mandalika 2024 Digelar September, Efek Ekonominya Bisa Capai Rp4 Triliun
"Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panita, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8 ribu, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000," kata Jokowi dalam sambutannya pada Peresmian Digitalisasi Layanan Penyelenggaraan Event, The Tribrata, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Meski senang dengan dampak terhadap perekonomian, namun Jokowi merasa lemas mendengar banyakan perizinan yang harus diurus. Baca Juga: Rebut Peluang Investasi Rp465 Triliun, Jokowi Minta Perizinan Industri Kelar dalam Hitungan Jam
"Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan, tapi namanya izin," kata Jokowi.
Surat izin tersebut, kata Jokowi, antara lain surat dari Polsek, Polres Polda hingga Mabes Polri. Lalu ada surat izin dari RSUD dan Dinas Kebakaran.
"Harus punya ini, kalau tidak ada izin-izin itu tadi tidak keluar. Surat pemberitahuan ke Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat pemberitahuan ke KEK NTB, surat pemberitahuan ke INSP, ini urusan Bea Cukai. Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding," ungkapnya.
Jokowi menyebut bisa saja perizinan tersebut masih dapat bertambah lagi. Bahkan katanya, duit penyelenggara bisa habis karena digunakan untuk mengurus perizinan.
"Ini fakta. Karena saya tanya langsung, problemnya apa sih. Ini sama dengan konser musik, event-event olahraga lainnya. Tidak akan mungkin jauh dari yang tadi saya sebutkan. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Indonesia itu, setiap tahun, sekarang sebelum pandemi ada 4.000 event kurang lebih, sekarang 3.700 event," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
