Tak Ada Faedah, GINSI Tolak Biaya Survei Peti Kemas di Depo Empty
Minggu, 23 Agustus 2020 - 10:18 WIB
loading...
A
A
A
"Kami melihat survei seperti itu tidak ada manfaatnya bagi pemilik barang, apalagi jika berbayar. Sebaiknya Asdeki fokus beresin tarif layanan lift on-lift off (LoLo) di depo yang tinggi dan cenderung sesukanya lantaran tidak ada keseragaman tarif layanan itu di depo empty, bahkan ada yang tarifnya sampai Rp 600.000 per kontainer kosong ukuran 20 feet," ujar Taufan kepada wartawan, Sabtu (22/8/2020).
Dia menegaskan, selain itu biaya logistik yang paling tinggi dan cenderung semaunya juga terjadi pada layanan logistik di luar pelabuhan seperti CFS lini 2. "Di CFS Lini 2 Priok hingga kini masih tidak terkendali tarifnya. Sedangkan di depo empty bahkan untuk tarif lolo dan claim kerusakan di terapkan sesukanya. Makanya menurut GINSI jika pemerintah serius ingin menurunkan biaya logistik nasional maka benahi pengenaan tarif di kedua tempat tersebut," tandas Taufan.
(Baca Juga: GINSI Apresiasi Inpres Pembenahan Logistik dan Pengetatan Impor)
Ketua Umum BPP GINSI, Capt Subandi mengatakan asosiasinya siap menyampaikan data tentang pengenaan tarif di kedua tempat pelayanan peti kemas importasi tersebut yang sangat membenani pemilik barang dan menciptakan cost logistik nasional semakin sulit terkendali.
"Kami juga akan melaporkan ke pihak yang berwenang seperti Ombudsman RI dan Kementerian maupun Lembaga (K/L) terkait untuk segera merespon dan menindaklanjuti persoalan tessebut," ujar dia.
Dia menegaskan, selain itu biaya logistik yang paling tinggi dan cenderung semaunya juga terjadi pada layanan logistik di luar pelabuhan seperti CFS lini 2. "Di CFS Lini 2 Priok hingga kini masih tidak terkendali tarifnya. Sedangkan di depo empty bahkan untuk tarif lolo dan claim kerusakan di terapkan sesukanya. Makanya menurut GINSI jika pemerintah serius ingin menurunkan biaya logistik nasional maka benahi pengenaan tarif di kedua tempat tersebut," tandas Taufan.
(Baca Juga: GINSI Apresiasi Inpres Pembenahan Logistik dan Pengetatan Impor)
Ketua Umum BPP GINSI, Capt Subandi mengatakan asosiasinya siap menyampaikan data tentang pengenaan tarif di kedua tempat pelayanan peti kemas importasi tersebut yang sangat membenani pemilik barang dan menciptakan cost logistik nasional semakin sulit terkendali.
"Kami juga akan melaporkan ke pihak yang berwenang seperti Ombudsman RI dan Kementerian maupun Lembaga (K/L) terkait untuk segera merespon dan menindaklanjuti persoalan tessebut," ujar dia.
(fai)
Lihat Juga :
