Utang Luar Negeri RI Naik Lagi, per Mei 2024 Sentuh Rp6.567 Triliun
Senin, 15 Juli 2024 - 14:14 WIB
loading...
Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Mei 2024 tercatat sebesar USD407,3 miliar yang setara Rp6.567 triliun atau tumbuh 1,8% dibandingkan Mei 2023. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Mei 2024 tercatat sebesar USD407,3 miliar yang setara Rp6.567 triliun (Kurs Rp16.124 per USD) atau tumbuh 1,8% dibandingkan Mei 2023 (year-on-year/yoy). Sebelumnya utang luar negeri RI mengalami kontraksi 1,5% (yoy) pada April 2024.
Bank Indonesia (BI) melaporkan, perkembangan tersebut bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta. Baca Juga: 5 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbesar di Dunia, Semuanya Negara Maju
"ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat sebesar USD191,0 miliar, atau secara tahunan mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6 persen(yoy)," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Dia mengatakan, perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Baca Juga: 6 Negara Tetangga RI dengan Utang Luar Negeri Tertinggi di 2024
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas yang diantaranya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen), Jasa Pendidikan (16,8 persen), Konstruksi (13,6 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5 persen).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," sambung Erwin.
Tak hanya itu, dia menyebut bahwa ULN swasta juga tetap terjaga. Posisi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat USD197,6 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4% (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8% (yoy).
Perkembangan ULN tersebut terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6% (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) tumbuh sebesar 0,1% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta.
"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta," tutur Erwin.
Dia mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.
Bank Indonesia (BI) melaporkan, perkembangan tersebut bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta. Baca Juga: 5 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbesar di Dunia, Semuanya Negara Maju
"ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat sebesar USD191,0 miliar, atau secara tahunan mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6 persen(yoy)," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Dia mengatakan, perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Baca Juga: 6 Negara Tetangga RI dengan Utang Luar Negeri Tertinggi di 2024
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas yang diantaranya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen), Jasa Pendidikan (16,8 persen), Konstruksi (13,6 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5 persen).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," sambung Erwin.
Tak hanya itu, dia menyebut bahwa ULN swasta juga tetap terjaga. Posisi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat USD197,6 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4% (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8% (yoy).
Perkembangan ULN tersebut terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6% (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) tumbuh sebesar 0,1% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta.
"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta," tutur Erwin.
Dia mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
