Pembatasan BBM Pertalite per 17 Agustus Dipastikan Batal, Ini Penggantinya
Kamis, 18 Juli 2024 - 20:44 WIB
loading...
Menko Airlangga kembali menegaskan, sejauh ini tidak ada rencana untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kembali menegaskan, sejauh ini tidak ada rencana untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi. Airlangga menjelaskan, Pemerintah hanya akan melihat seberapa besar kebutuhan BBM bersubsidi di tengah masyarakat, dan dipetakan berdasarkan wilayah untuk penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran.
"Tidak ada pembatasan, tetapi kita akan melihat berapa sebetulnya kebutuhan untuk desil yang tepat," kata Menko Airlangga usai acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Baca Juga: Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal Pembatasan BBM Pertalite per 17 Agustus
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, Pemerintah saat ini juga belum melakukan sosialisasi untuk melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang targetnya berlaku pada 17 Agustus mendatang.
"Nanti akan ada sosialisasi dan akan dilaporkan pada rapat kabinet," kata Airlangga.
Baca Juga: Bukan Pembatasan BBM, Pemerintah Siapkan Skenario Baru Agar Tepat Sasaran
Berdasarkan catatan MNC Portal, wacana pembatasan BBM subsidi yang rencananya akan diterapkan pada 17 Agustus mendatang pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui unggahan pada akun instagram resmi miliknya.
Luhut mengatakan, Pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran salah satunya dengan mengatur distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Adapun BBM yang saat ini disubsidi oleh pemerintah yaitu Solar dan Pertalite.
"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut.
Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu diatas 500 ppm.
"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," tukasnya.
"Tidak ada pembatasan, tetapi kita akan melihat berapa sebetulnya kebutuhan untuk desil yang tepat," kata Menko Airlangga usai acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Baca Juga: Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal Pembatasan BBM Pertalite per 17 Agustus
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, Pemerintah saat ini juga belum melakukan sosialisasi untuk melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang targetnya berlaku pada 17 Agustus mendatang.
"Nanti akan ada sosialisasi dan akan dilaporkan pada rapat kabinet," kata Airlangga.
Baca Juga: Bukan Pembatasan BBM, Pemerintah Siapkan Skenario Baru Agar Tepat Sasaran
Berdasarkan catatan MNC Portal, wacana pembatasan BBM subsidi yang rencananya akan diterapkan pada 17 Agustus mendatang pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui unggahan pada akun instagram resmi miliknya.
Luhut mengatakan, Pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran salah satunya dengan mengatur distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Adapun BBM yang saat ini disubsidi oleh pemerintah yaitu Solar dan Pertalite.
"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut.
Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu diatas 500 ppm.
"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," tukasnya.
(akr)
Lihat Juga :
