Pemda Didorong Berkolaborasi Tingkatkan Produksi Migas

JAKARTA - Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung investasi dalam rangka peningkatan produksi migas nasional. Keterlibatan kabupaten/kota maupun provinsi dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan tertentu khususnya yang menyangkut lahan.

baca juga: Pesan Harmoni Industri Hulu Migas dari Taman Buah Puspantara IKN

“Dengan participating interest sebesar 10 persen, harapannya pemda memiliki kewajiban untuk mendukung. Kalau ada hambatan kita minta dukungan pemda,” ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto kepada SINDONews, Jumat (19/7/2024).

Ia mengatakan, sejauh ini sinergi dan kolaborasi bersama pemda dinilai cukup baik. “Dengan provinsi Riau, kita punya kerja sama yang baik,” imbuhnya. Selain Riau, tercatat provinsi lain yang berpotensi untuk memperkuat kolaborasi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, serta Jambi.

Ia menambahkan, pada semester I 2024, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berhasil melakukan efisiensi biaya di semua lini. Hal ini terlihat dari realisasi cost recovery hingga Juni 2024 yang sebesar USD3,3 miliar dari yang ditetapkan sebesar USD3,47 miliar atau realisasi cost recovery lebih rendah 4% dari anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa SKK Migas dan KKKS berhasil mengendalikan cost recovery dengan menerapkan efisiensi serta tetap menjaga produktivitas. “Kami bersyukur industri hulu migas berhasil memberikan penerimaan negara di atas target,” katanya.

Terkait kinerja lifting minyak dan gas, Dwi menyampaikan bahwa hingga Juni 2024 lifting minyak mencapai 576 ribu barel minyak per hari (BOPD) dan untuk salur gas mencapai 5.301 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).