BPJS Ketenagakerjaan Berikan Piagam Penghargaan ke Kabupaten Cianjur

CIANJUR - Di peringatan hari jadi ke-342 Kabupaten Cianjur, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-Ketenagakerjaan) memberikan piagam penghargaan kepada Plt. Bupati Kabupaten Cianjur, H. Herman Suherman.

Penghargaan diberikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukabumi, Emir Syarif Ismel mewakili Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jawa Barat kepada bupati, karena daerah tersebut telah berkomitmen menuju kabupaten sadar jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga memberikan piagam penghargaan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan edukasi secara menyeluruh terhadap pegawai non ASN di lingkungan pemerintah, dan juga tenaga kerja di wilayah Kabupaten Cianjur.

Herman mengatakan, Kabupaten Cianjur siap dan berkomitmen menuju kabupaten sadar jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Cianjur atas kerja kerasnya selama ini yang bersama-sama berupaya menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai kabupaten sadar jaminan sosial ketenagakerjaan," tuturnya, Senin (15/7/2019).

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan telah membantu para pekerja, yang mana bisa menuntaskan kemiskinan dan memasyarakatkan BPJS Ketenagakerjaan, baik pegawai di desa, kecamatan, dan juga non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Emir Syarif Ismel menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan sangat mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten Cianjur menuju kabupaten sadar jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Ke depan, kami ingin bersama-sama Pemerintah Kabupaten Cianjur melindungi seluruh tenaga kerja yang ada di wilayah Cianjur, juga seluruh pegawai non ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur," pungkas Emir.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis, Joko Sundoro, menambahkan sampai saat ini, sudah lebih dari 70% pekerja di Kabupaten Cianjur sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kini, jumlah itu ditambah dengan seluruh aparatur desa dan kelurahan, pegawai non-PNS serta ketua-ketua RT dan RW," tutupnya.