Bulog-Bapanas Didesak Turunkan Harga Beras di Tengah Denda Impor Rp294,5 M
Sabtu, 27 Juli 2024 - 20:48 WIB
loading...
Bulog diultimatum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat gerak cepat mengantisipasi pergerakan harga beras yang kembali naik. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Bulog diultimatum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat gerak cepat mengantisipasi pergerakan harga beras yang kembali naik. Permintaan tersebut harus bisa direalisasikan di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294, 5 miliar yang menyeret Bulog-Bapanas.
Mengacu data panel harga Bapanas pagi ini, harga beras premium sendiri berada diangka Rp 15.860 atau naik hingga 1,99 persen-Rp 310. Sedangkan untuk beras medium, berada di harga Rp 13.620 atau naik 0,29 persen-Rp 40 pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemerintah dalam hal ini Bulog harus dapat menekan kenaikan harga beras dengan memastikan jalur distribusi kepada masyarakat. Jika tidak bisa menekan kenaikan harga beras maka Bulog layak disebut sebagai Perum gagal.
"Jangan sampai distribusi tidak lancar, sehingga menyebabkan harga beras tinggi," ujar dia di Jakarta, Sabtu, (27/7/2024).
Baca Juga: P3S Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Perum Bulog
Dia memandang pemerintah dalam hal ini Bulog dapat mengkalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara sehingga kenaikan harga juga dapat diredam.
"Kalau itu sudah dipenuhi baru kita bicara distribusi," tandasnya.
Sebelumnya, Kemendagri mendesak Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau.
Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis kenaikan harga beras cenderung terjadi pada Juli saat musim kemarau tiba. Oleh karena itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.
Adapun, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), menunjukkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 32,22% wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.
Sebagai informasi, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Baca Juga: Skandal Impor Beras Berpotensi Bebani Devisa Negara
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.
"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.
Mengacu data panel harga Bapanas pagi ini, harga beras premium sendiri berada diangka Rp 15.860 atau naik hingga 1,99 persen-Rp 310. Sedangkan untuk beras medium, berada di harga Rp 13.620 atau naik 0,29 persen-Rp 40 pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemerintah dalam hal ini Bulog harus dapat menekan kenaikan harga beras dengan memastikan jalur distribusi kepada masyarakat. Jika tidak bisa menekan kenaikan harga beras maka Bulog layak disebut sebagai Perum gagal.
"Jangan sampai distribusi tidak lancar, sehingga menyebabkan harga beras tinggi," ujar dia di Jakarta, Sabtu, (27/7/2024).
Baca Juga: P3S Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Perum Bulog
Dia memandang pemerintah dalam hal ini Bulog dapat mengkalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara sehingga kenaikan harga juga dapat diredam.
"Kalau itu sudah dipenuhi baru kita bicara distribusi," tandasnya.
Sebelumnya, Kemendagri mendesak Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau.
Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis kenaikan harga beras cenderung terjadi pada Juli saat musim kemarau tiba. Oleh karena itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.
Adapun, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), menunjukkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 32,22% wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.
Sebagai informasi, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Baca Juga: Skandal Impor Beras Berpotensi Bebani Devisa Negara
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.
"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.
(nng)
Lihat Juga :
