P3S Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Perum Bulog
loading...
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyoroti transparansi dan akuntabilitas
Perum Bulog usai terkena denda impor beras atau demmurage sebesar Rp294,5 miliar.
Hal tersebut disampaikan Jerry begitu ia disapa menanggapi klaim Dirut Perum Bayu Krisnamurthi yang mengaku telah menerapkan praktik transparan dalam mekanisme lelang impor beras namun terlilit skandal demurrage Rp 294,5 miliar.
"Akuntabilitas dan kredibilitas Bulog harus didorong. Kasus-kasus yang sekarang sedang dihadapi Bulog, seperti kasus demurrage harus di-clear-kan, selesaikan dulu semua secara transparan," kata Jerry, Rabu,(24/7/2024).
Dia beranggapan selama ini Perum Bulog tidak transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras. Jerry mengatakan Perum Bulog juga tidak pernah menjelaskan detil soal cadangan dan kebutuhan masyarakat akan beras.
"Kita juga tidak tahu, siapa yang diberikan kepercayaan untuk mengimpor, harganya berapa saat diimpor, saat dijual berapa. Gak pernah tahu kan. Tiba-tiba dinyatakan harus impor untuk menjaga cadangan pangan. Itu hasil panen berapa yang tersalurkan, berapa yang dijadikan cadangan kita kan tidak tahu. Samar-samar," sindir Jerry.
Dengan demikian, Jerry meminta, adanya pengawasan extra atas suplai beras Bulog. Jerry juga menegaskan pentingnya intervensi dalam pengawasan kerja-kerja Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi ke depan.
"Evaluasi itu Bulog. Selama ini kita tidak pernah tahu flow gudangnya Bulog. Pernah kan ada beras yang dibuang, karena rusak, sekitar 200 ribu ton. Karena apa itu? Kita mengandalkan impor tapi logistiknya tidak pernah dibenahi," jelas Jerry.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal mekanisme lelang impor. Tindakan itu juga dilakukan sekaligus untuk membantah isu penggelembungan harga impor beras yang kini tengah menyeret perusahaan pelat merah tersebut.
Bayu menyebut mekanisme lelang terbuka diawali dengan pengumuman terbuka bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras.
Perum Bulog usai terkena denda impor beras atau demmurage sebesar Rp294,5 miliar.
Hal tersebut disampaikan Jerry begitu ia disapa menanggapi klaim Dirut Perum Bayu Krisnamurthi yang mengaku telah menerapkan praktik transparan dalam mekanisme lelang impor beras namun terlilit skandal demurrage Rp 294,5 miliar.
"Akuntabilitas dan kredibilitas Bulog harus didorong. Kasus-kasus yang sekarang sedang dihadapi Bulog, seperti kasus demurrage harus di-clear-kan, selesaikan dulu semua secara transparan," kata Jerry, Rabu,(24/7/2024).
Baca Juga
Dia beranggapan selama ini Perum Bulog tidak transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras. Jerry mengatakan Perum Bulog juga tidak pernah menjelaskan detil soal cadangan dan kebutuhan masyarakat akan beras.
"Kita juga tidak tahu, siapa yang diberikan kepercayaan untuk mengimpor, harganya berapa saat diimpor, saat dijual berapa. Gak pernah tahu kan. Tiba-tiba dinyatakan harus impor untuk menjaga cadangan pangan. Itu hasil panen berapa yang tersalurkan, berapa yang dijadikan cadangan kita kan tidak tahu. Samar-samar," sindir Jerry.
Dengan demikian, Jerry meminta, adanya pengawasan extra atas suplai beras Bulog. Jerry juga menegaskan pentingnya intervensi dalam pengawasan kerja-kerja Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi ke depan.
"Evaluasi itu Bulog. Selama ini kita tidak pernah tahu flow gudangnya Bulog. Pernah kan ada beras yang dibuang, karena rusak, sekitar 200 ribu ton. Karena apa itu? Kita mengandalkan impor tapi logistiknya tidak pernah dibenahi," jelas Jerry.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal mekanisme lelang impor. Tindakan itu juga dilakukan sekaligus untuk membantah isu penggelembungan harga impor beras yang kini tengah menyeret perusahaan pelat merah tersebut.
Bayu menyebut mekanisme lelang terbuka diawali dengan pengumuman terbuka bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras.