Polemik Demurrage Impor Beras, Pemerintah Disarankan Serap Gabah Petani Lebih Banyak
Kamis, 08 Agustus 2024 - 12:51 WIB
loading...
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Hendry Saragih menerangkan, bahwa skandal demurrage impor beras merupakan bukti kegagalan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Hendry Saragih menerangkan, bahwa skandal demurrage impor beras sebesar Rp294,5 miliar merupakan bukti kegagalan Bapanas dan Bulog dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Demurrage Beras Bulog, DPR Dorong Pengawasan Teknis Lapangan
Hendry begitu ia disapa memaparkan bahwa, kegagalan itu ditunjukkan lantaran pasca mencuatnya skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar mendadak harga beras menjadi mahal dan nilai impor naik hingga mencapai 6 juta ton di tahun 2024.
“Saya katakan (karena demurrage) pemerintah Jokowi gagal. Sejak awal dia pemerintah kan bilang mau setop impor beras , kenapa sekarang di akhir masa jabatannya, menjadi impor beras terakhir. Tahun ini (impor beras) mencapai 6 juta ton,” kata dia, Kamis (8/8/2024).
Baca Juga: Akademisi Desak Penyelidikan Segera Demurrage Beras Impor Rp294,5 M
Hendry meyakini, pasca mencuatnya skandal demurrage sebesar Rp294,5 miliar, maka impor beras sebaiknya tidak usah lagi dilakukan. Terlebih kata Hendry, setiap pemerintah melakukan impor beras selalu menimbulkan persoalan panjang.
“Ya kalau kita, yang pasti impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor inikan panjang (seperti demurrage),” tegas dia.
Sambung dia menambahkan, daripada terus melakukan impor beras, maka sebaiknya pemerintah dapat fokus melakukan penyerapan gabah petani. Impor beras, lanjut dia, amat sangat merugikan petani Indonesia.
“Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baik petani maupun devisa negara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah,” tandasnya.
Sekedar informasi, KPK dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) telah melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar. Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar.
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto saat memberikan update terkait perkembangan laporanya ke KPK soal demurrage atau denda impor beras Rp294,5 milia.
“Pihak KPK dari dumas pernah menelepon pada 11 juli 2024 jam 16.11 WIB. Meminta keterangan terkait data yang SDR laporkan,” kata Hari, Minggu (4/8/2024).
Sebelumnya, dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri menemukan adanya masalah dalam dokumen impor hingga menyebabkan biaya demurrage atau denda sebesar Rp294,5 miliar.
Dalam penjelasannya Tim Riviu menyebutkan, bahwa ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.
Akibat tidak proper dan komplitnya dokumen impor dan masalah lainya telah menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bulog-Bapanas senilai Rp294,5 miliar. Dengan rincian wilayah Sumut sebesar Rp22 miliar, DKI Jakarta Rp94 miliar, dan Jawa Timur Rp177 miliar.
Baca Juga: Demurrage Beras Bulog, DPR Dorong Pengawasan Teknis Lapangan
Hendry begitu ia disapa memaparkan bahwa, kegagalan itu ditunjukkan lantaran pasca mencuatnya skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar mendadak harga beras menjadi mahal dan nilai impor naik hingga mencapai 6 juta ton di tahun 2024.
“Saya katakan (karena demurrage) pemerintah Jokowi gagal. Sejak awal dia pemerintah kan bilang mau setop impor beras , kenapa sekarang di akhir masa jabatannya, menjadi impor beras terakhir. Tahun ini (impor beras) mencapai 6 juta ton,” kata dia, Kamis (8/8/2024).
Baca Juga: Akademisi Desak Penyelidikan Segera Demurrage Beras Impor Rp294,5 M
Hendry meyakini, pasca mencuatnya skandal demurrage sebesar Rp294,5 miliar, maka impor beras sebaiknya tidak usah lagi dilakukan. Terlebih kata Hendry, setiap pemerintah melakukan impor beras selalu menimbulkan persoalan panjang.
“Ya kalau kita, yang pasti impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor inikan panjang (seperti demurrage),” tegas dia.
Sambung dia menambahkan, daripada terus melakukan impor beras, maka sebaiknya pemerintah dapat fokus melakukan penyerapan gabah petani. Impor beras, lanjut dia, amat sangat merugikan petani Indonesia.
“Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baik petani maupun devisa negara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah,” tandasnya.
Sekedar informasi, KPK dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) telah melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar. Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar.
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto saat memberikan update terkait perkembangan laporanya ke KPK soal demurrage atau denda impor beras Rp294,5 milia.
“Pihak KPK dari dumas pernah menelepon pada 11 juli 2024 jam 16.11 WIB. Meminta keterangan terkait data yang SDR laporkan,” kata Hari, Minggu (4/8/2024).
Sebelumnya, dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri menemukan adanya masalah dalam dokumen impor hingga menyebabkan biaya demurrage atau denda sebesar Rp294,5 miliar.
Dalam penjelasannya Tim Riviu menyebutkan, bahwa ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.
Akibat tidak proper dan komplitnya dokumen impor dan masalah lainya telah menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bulog-Bapanas senilai Rp294,5 miliar. Dengan rincian wilayah Sumut sebesar Rp22 miliar, DKI Jakarta Rp94 miliar, dan Jawa Timur Rp177 miliar.
(akr)
Lihat Juga :
