Investasi Masuk IKN Capai Rp56,2 Triliun, Jokowi Klaim Tanpa APBN

JAKARTA - Presiden Jokowi melaporkan total investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara total mencapai Rp56,2 triliun. Adapun sebanyak Rp55 triliun sudah merealisasikannya dalam seremonial groundbreaking.

"Investasi dari badan usaha ke IKN itu meliputi berbagai sektor, terdiri dari 6 proyek di bidang kesehatan, sektor kesehatan 3 proyek, ritel dan logistik 10 proyek, hotel 8 proyek," ujar Jokowi dalam Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin (12/8/2024).

Baca Juga: 1.700 PNS Pindah ke IKN Oktober, 47 Tower Rusun ASN Disiapkan

Selain itu sektor energi dan transportasi ada 2 proyek, sektor perkantoran dan perbankan 14 proyek, hunian dan area hijau 9 proyek, serta media dan teknologi 3 proyek. Proyek-proyek tersebut merupakan pembiayaan dari luar APBN.

"Perlu saya sampaikan, diluar anggaran dari APBN, investasi masuk sudah Rp56,2 triliun dari Rp55 triliun yang sudah groundbreaking," katanya.

Joko juga mengungkapkan alasan pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, baik di bidang sosial, budaya, hingga pemerataan ekonomi.

Disamping alasan tersebut, menurut Kepala Negara itu juga saat ini beban pulau Jawa spesifik Ibu Kota Jakarta juga cukup berat. Sebab populasi saat ini masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

"56% populasi ada di Jawa, ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan Ibukota,dan utamanya memang beban di Jakarta memang sudah sangat padat sekali, dan per hari ini," kata Joko.

Baca Juga: Luhut Klaim IKN Tak Ada Masalah, Siap Tampung 2.800 Tamu Upacara HUT RI

"Kalau ditanyakan, keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kaltim, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kaltim, khususnya di Balikpapan dan PPU, dan kalau kita tahu salah satu alasan kenapa Ibukota pindah karena kita ingin pemerataan, karena 58% GDP ekonomi ada di Jawa, kita ingin di luar Jawa mendapatkan merasakan," pungkasnya.

'Matahari tidak pernah terbenam di kerajaan Inggris' yang dengan bangga mereka nyatakan pada akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an. Kerajaan Inggris menguasai berbagai penjuru dunia dengan sumber daya yang sangat besar selama lebih dari tiga abad.

Sangat tidak masuk akal jika ada yang berpikir bahwa dominasi global mereka akan berakhir sebelum tahun 1950-an, karena kekaisaran dianggap terlalu besar untuk runtuh.

Berdasarkan analisis Watcher Guru, siklus yang sama kini terjadi dengan dolar AS dan kehadirannya secara global dalam transaksi perdagangan lintas batas. BRICS ingin menjadi pejuang kebebasan melawan dolar AS dan membebaskan negara-negara dari dominasinya.