Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp266,3 Triliun per Juli 2024

JAKARTA - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) mencatat realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp266,3 triliun hingga 31 Juli 2024. Realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6%.

“Sampai dengan 31 Juli, walau APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, baru realisasi Rp266,3 triliun, ini berarti realisasi baru 41,1 persen,” ungkap Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).



Kondisi itu terbilang wajar mengingat penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi berkat kenaikan signifikan dari harga komoditas. Tahun lalu penerbitan SBN mengalami penurunan luar biasa, dariRp437,8 triliun menjadi hanya Rp184,1 triliun.

"Tahun ini sudah naik ke Rp253 triliun, karena semua komoditas sudah reverse back harga, hingga memang defisit diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023, ini sudah terlihat dari pembiayaan kita," ujarnya.



Berdasarkan data Kemenkeu, SBN neto sampai akhir Juli sudah issuance Rp253 triliun atau tumbuh 38% dibanding tahun lalu. Hal ini, lanjut Menkeu sebagai bagian dari countercyclical.

"Waktu ekonomi tinggi kita issuance nya lebih kecil sehingga itu mengurangi ledakan dari sisi boom tahun lalu, jadi countercyclical in action itu bisa dilihat dari sini. Pinjaman neto kita relatif tidak besar, Rp13,3 triliun, tahun lalu juga Rp11 triliun," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, realisasi pembiayaan non utang tercatat negatif Rp49,3 triliun. Angka ini setara dengan 39,4% dari pagu anggaran dalam APBN 2024 sebesar Rp125,3 triliun.

"Jadi kalau kita lihat sampai realisasi sampai 31 Juli, total dari pembiayaan mencapai Rp217 triliun itu 41,4 persen dari postur APBN yang sudah ada di UU APBN kita," imbuh Menkeu.

Menurut Sri Mulyani, pembiayaan utang pemerintah tumbuhnya cukup tinggi dibanding tahun lalu, tapi itu relatif ontrack terhadap postur. Dibandingkan tahun lalu itu exceptional karena penerimaan luar biasa baik.

"Tugas Kemenkeu sekarang yang paling penting sampai 6 bulan ke depan mengendalikan defisit, karena belanja-belanja sudah dialokasikan dan sekarang akselerasi penerimaan harus dipacu. Makanya tadi kita lihat berbagai titik balik penerimaan seperti pajak, Bea Keluar, Bea Cukai itu adalah hal yang positif," jelas Menkeu.

"Bagian dari belanja tetap harus kita disiplinkan supaya kita tetap menjaga disiplin dari sisi postur APBN tidak terlalu jauh dari postur awal," pungkasnya.