Tenang, Stok Uang Khusus Kemerdekaan Masih Berlimpah

Rabu, 26 Agustus 2020 - 11:50 WIB
loading...
Tenang, Stok Uang Khusus...
Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Antusiasme masyarakat dalam memperoleh Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) Republik Indonesia ke-75 senilai Rp75.000 sangat tinggi. Hal ini terbukti pada ramainya pemesanan UPK tersebut semenjak rilis resminya pada tanggal 17 Agustus lalu.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim menyebutkan, bahwa sejak tanggal tersebut, UPK ini sudah berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam segala bentuk transaksi. ( Baca juga:Cihuy, BLT buat Karyawan Bergaji di Bawah Rp5 Juta Cair Besok )

Namun, karena tingginya antusiasme ini, timbul keresahan pula bagi masyarakat yang takut tidak kebagian karena kuota pemesanan yang cepat penuh.

"Memang, kuota pemesanan sampai tanggal 30 sudah habis. Tapi tenang, untuk kuota selanjutnya masih banyak kok. Masih ada 74,9 juta lembar tersisa," ungkap Marlison dalam 'Webinar Ngomongin Uang Peringatan Kemerdekaan Ke-75 Republik Indonesia' di Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Dia mengatakan, untuk mempermudah masyarakat, BI sendiri telah membuka layanan penukaran UPK 75 tahun secara kolektif untuk penukaran minimal 17 orang dan 17 lembar UPK dengan satu orang perwakilan. Penukaran ini dilakukan dengan protokol Covid-19, dan syarat penukaran masih berlaku, yakni satu KTP untuk satu lembar UPK Rp75.000.( Baca juga:PKS Minta Serikat Pekerja Terus Pelototi Pembahasan RUU Cipta Kerja )

"Tapi sayang kalau uang ini digunakan untuk transaksi pembayaran, karena momentumnya spesial ya, dan juga dicetak dalam jumlah terbatas. Mau disimpan? Silahkan. Koleksi? Silahkan. Orang asing, kalau mau beli, ya lewat orang Indonesia," tutur Marlison.
(uka)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kredit Perbankan Juni...
Kredit Perbankan Juni 2026 Tumbuh 12,67%, BI Optimistis Capai Target Tahun Ini
Transaksi BI-FAST Capai...
Transaksi BI-FAST Capai 1,53 Miliar di Triwulan II 2026, Nilainya Tembus Rp3.777 Triliun
Gejolak Global Meningkat,...
Gejolak Global Meningkat, Gubernur BI Prediksi Ekonomi Indonesia 2026 Tumbuh 4,9-5,7%
Tok! BI Tahan Suku Bunga...
Tok! BI Tahan Suku Bunga Acuan Juli 2026 di level 5,75 Persen
BI: Penyerapan Tenaga...
BI: Penyerapan Tenaga Kerja RI Melambat di Triwulan II 2026
BI Injeksi Likuiditas...
BI Injeksi Likuiditas Rp837,11 Triliun, Tekanan di Pasar Uang Mulai Reda
Fiscal Dominance dan...
'Fiscal Dominance' dan Depresiasi Rupiah
Perkuat Digitalisasi...
Perkuat Digitalisasi Pariwisata dan Kuliner Jakarta, BI-Pemprov DKI Kolaborasi Ceremony QRIS
Kemenag-BI Dorong Rohis...
Kemenag-BI Dorong Rohis Jadi Penggerak Literasi Syariah di Ruang Digital
Rekomendasi
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Penjelasan Menteri PU...
Penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang Isu Tak Mau Salaman dengan Bawahan dan Pakai Private Jet
AS Terlibat Langsung...
AS Terlibat Langsung dalam Serangan Drone Ukraina, Rusia: Washington Munafik!
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
Infografis
10 Pasukan Khusus Terganas...
10 Pasukan Khusus Terganas di Dunia, Indonesia Masuk?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved