Pembatasan Pembelian Pertalite, Anggota DPR : Jangan Sampai Rugikan Rakyat
Kamis, 29 Agustus 2024 - 12:59 WIB
loading...
Kebijakan ini akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat jika Pemerintah tidak memberikan penjelasan secara benar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya pertalite pada 1 September 2024 mendatang. Anggota Komisi VII Abdul Kadir Karding meminta pemerintah untuk melakukan persiapan dengan matang dan gencar memberi sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini berjalan efektif.
"Implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan Pertalite. Pastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan jangan merugikan rakyat," jelas Karding dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (29/8/2024).
Baca Juga : Beli BBM Subsidi Dibatasi, Merek Kendaraan Ini Terancam Tak Bisa 'Minum' Pertalite
Menurut Karding, kebijakan ini akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat jika Pemerintah tidak memberikan penjelasan secara benar dan utuh.
"Maka pemerintah perlu memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas dan transparan untuk mengidentifikasi dan membantu kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi sehingga mereka masih tetap bisa memanfaatkan pertalite," tuturnya.
"Implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan Pertalite. Pastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan jangan merugikan rakyat," jelas Karding dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (29/8/2024).
Baca Juga : Beli BBM Subsidi Dibatasi, Merek Kendaraan Ini Terancam Tak Bisa 'Minum' Pertalite
Menurut Karding, kebijakan ini akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat jika Pemerintah tidak memberikan penjelasan secara benar dan utuh.
"Maka pemerintah perlu memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas dan transparan untuk mengidentifikasi dan membantu kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi sehingga mereka masih tetap bisa memanfaatkan pertalite," tuturnya.
Lihat Juga :
