Pembatasan Pembelian Pertalite, Anggota DPR : Jangan Sampai Rugikan Rakyat

Diketahui, pemerintah mengambil langkah tersebut dikarenakan ditemukannya banyak pengguna BBM bersubsidi datang dari kalangan menengah ke atas sehingga subsidi dari pemerintah tidak efektif menjangkau masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi. Walau begitu, Kading berharap pemerintah memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kontroversi.

"Kebijakan ini mungkin juga akan menimbulkan reaksi dari masyarakat, terutama mereka yang merasa terdampak oleh pembatasan ini. Perlu ada mekanisme dan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan pembatasan pembelian pertalite," jelas Karding.

Legislator Dapil Jawa Tengah VI ini mengatakan, pemerintah harus memastikan bahwa sistem pendaftaran kendaraan di MyPertamina berfungsi dengan baik sebelum kebijakan diterapkan. Karding meminta agar dilakukan persiapan teknis yang matang, termasuk uji coba sistem dan pelatihan untuk petugas SPBU untuk menghindari gangguan dalam pelaksanaan kebijakan.

"Kalau menggunakan aplikasi ini kan riskan dengan masalah teknis seperti gangguan server atau kesalahan data, jadi harus diantisipasi dan diatasi secara proaktif. Sebelum diimplementasikan harus pastikan bahwa semuanya lancar," ucapnya.

Lebih lanjut, Karding mengingatkan pentingnya disiapkan sistem pengawasan yang ketat untuk mengantisipasi adanya kemungkinan penjualan BBM subsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat yang memang betul-betul berhak memperoleh subsidi.