OJK dan IFC Sepakat Lanjutkan Pengembangan Progam Keuangan Berkelanjutan

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan International Finance Corporation (IFC) berkomitmen melanjutkan kerja sama pengembangan program Keuangan Berkelanjutan (sustainable finance) yang sudah terjalin sejak tahun 2018. Dengan begitu diharapkan dapat mempercepat upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Komitmen tersebut merupakan kesimpulan pertemuan OJK dan IFC yang digelar di sela-sela IMF World Bank Annual Meetings 2019 di Washington DC Amerika Serikat (AS) Kamis (17/10) waktu setempat. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, Nena Stoiljkovic, Vice President IFC Asia and Pacific, yang didampingi oleh Ethiopis Tafara (Vice President, Multilateral Investment Guarantee Agency, World Bank Group) dan Azam Khan (Country Manager, IFC Indonesia, Malaysia and Timor-Leste).

Dalam pertemuan itu, IFC menyatakan Indonesia sudah dinilai telah mencapai maturing stage di bidang Sustainable Finance (SF) sehingga tahapan berikutnya akan difokuskan pada implementasi prinsip SF melalui Roadmap Sustainable Finance phase II, guna memperkuat implementasi manajemen risiko dari "Environmental, Social, and Governance (ESG)" oleh institusi jasa keuangan.

Dalam pertemuan itu, OJK juga mendapatkan komitmen IFC dalam pengembangan lebih lanjut penerapan Sustainable Finance di Indonesia, termasuk komitmen IFC menggalang investor global masuk di pasar greenbonds/green sukuk Indonesia. Saat ini IFC tengah merealisasikan komitmen di sektor keuangan di Indonesia senilai kurang lebih USD150 juta

Dalam kunjungan kerjanya di Washington DC, Wimboh juga berkesempatan menjadi pembicara dalam pertemuan OECD-Tri Hita Karana Coordination Forum mengenai perkembangan blended finance yang dihadiri oleh perwakilan organisasi internasional, investor dan filantropis global.

Wimboh menyampaikan pentingnya peran pembiayaan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Disadari bahwa di negara berkembang terdapat kekurangan sekitar USD2,5 triliun setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri diperlukan dana sebesar Rp884 triliun selama periode 5 tahun untuk membiayai proyek SDGs.

"Peran skema blended finance menjadi sangat penting sebagai solusi untuk menutupi gap pembiayaan yang ada," kata Wimboh dalam keterangan resminya, Sabtu (19/10/2019).

Pengembangan skema blended finance melalui keterbukaan atau transparansi dalam penggunaaan dana diharapkan bisa meningkatkan mobilisasi dana melalui skema yang lebih inovatif dan implementatif, serta arah petunjuk yang dapat membantu mendorong perkembangan blended finance.