Kemenko Marves Tegaskan Urgensi Penyediaan BBM Subsidi Tepat Sasaran
loading...
Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur secara lebih tepat untuk mengatasi polusi udara serta penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.
"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," jelas Rachmat dalam pernyataannya, dikutip, Jumat (13/9/2024).
Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Kesulitan Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi
Menurut dia untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.
"Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM," ujar dia.
Dia juga menegaskan soal kekhawatiran dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah. "Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah," jelasnya.
Meski saat ini belum dapat membeberkan detil peraturan yang tengah disusun pemerintah, ia menyampaikan, "Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan ebih dari 1400 cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan," jelasnya.
Rachmat mengingatkan beberapa poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.
"Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan 119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut," ujar dia.
Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Triliun
Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.
Di sisi lain, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif. Kemenko Marves menekankan, saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta.
"Oleh karena itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028," kata dia.
"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," jelas Rachmat dalam pernyataannya, dikutip, Jumat (13/9/2024).
Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Kesulitan Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi
Menurut dia untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.
"Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM," ujar dia.
Dia juga menegaskan soal kekhawatiran dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah. "Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah," jelasnya.
Meski saat ini belum dapat membeberkan detil peraturan yang tengah disusun pemerintah, ia menyampaikan, "Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan ebih dari 1400 cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan," jelasnya.
Rachmat mengingatkan beberapa poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.
"Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan 119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut," ujar dia.
Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Triliun
Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.
Di sisi lain, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif. Kemenko Marves menekankan, saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta.
"Oleh karena itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028," kata dia.
(nng)
Explore More