Edhy Prabowo Jabarkan 5 Program Prioritas Presiden di Komisi IV DPR
Edhy Prabowo Jabarkan 5 Program Prioritas Presiden di Komisi IV DPR
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, memaparkan program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di hadapan Komisi VI DPR, yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR Sudin di Gedung DPR, Kamis (7/11/2019).
Edhy mengatakan, Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yaitu "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong."
Untuk itu, KKP siap melaksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu membangun sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menghapus kendala regulasi, menyederhanakan birokrasi, dan melakukan transformasi ekonomi.
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan SDM; pemberdayaan dan perlindungan usaha; pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP); peningkatan pengawasan SDKP; industrialisasi kelautan dan perikanan; peningkatan usaha dan investasi; penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual, dan komunikasi dengan stakeholders; dan reformasi birokrasi.
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan; mengoptimalkan perikanan budidaya; membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan penguatan sistem karantina ikan; pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penguatan pengawasan SDKP; serta penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Adapun dua poin pertama, menurut Menteri Edhy sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Saat saya ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau menugaskan 2 hal besar kepada saya. Pertama adalah membangun komunikasi dua arah dengan stakeholder di sektor perikanan di antaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pembudidaya rumput laut, dan stakeholder lainnya baik itu pengusaha besar maupun kecil. Jika tidak ada komunikasi yang baik, bagaimana kita bisa bicara program ke depannya," papar Edhy di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
"Kedua, program yang tidak kalah pentingnya, yang sangat menarik perhatian beliau adalah bagaimana meningkatkan program perikanan budidaya sebanyak-banyaknya. Kita tahu bagaimana potensi perikanan budaya kita ini belum optimal dilaksanakan. Maka ke depan kami akan fokus ke budidaya di pesisir, laut, dan perairan umum baik itu sungai, danau, rawa, maupun waduk-waduk. Saya yakin banyak daerah tidak punya laut tapi punya waduk atau perairan umum lainnya," lanjut Edhy.
Terkait agenda prioritas ini, tahun 2020, KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,9% yang akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan 26,46 juta ton, produksi garam 3 juta ton, Nilai Tukar Nelayan sebesar 115, tingkat konsumsi ikan 56,39 kg/kapita/tahun, nilai ekspor hasil perikanan USD6,17 miliar, dan jumlah luas kawasan konservasi perairan seluas 23,40 juta ha.
Pagu alokasi anggaran KKP tahun 2020 sebesar Rp6,45 triliun. Anggaran ini dialokasikan Rp702,46 miliar bagi Ditjen Perikanan Tangkap; Rp739,57 miliar bagi Ditjen Perikanan Budidaya; Rp366,02 miliar bagi Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Rp507,85 miliar bagi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut; Rp1,06 triliun bagi Ditjen PSDKP; Rp601,08 miliar bagi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kamanan Hasil Perikanan (BKIPM); Rp1,87 triliun bagi Badan Riset dan SDM; Rp85,27 miliar bagi Inspektorat Jenderal, dan Rp515,62 miliar bagi Sekretariat Jenderal.
Ketua Komisi IV DPR, Sudin, menyampaikan Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Indonesia merupakan negara kelautan yang besar karena memiliki laut seluas 5,8 juta km2 dan pulau sejumlah 17.504 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Menurutnya, menjadi tantangan bangsa untuk mengelola, memanfaatkan, dan melindungi potensi ini secara bijak, lestari, dan berkelanjutan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Komisi IV DPR menaruh harapan besar kepada Edhy Prabowo sebagai nakhoda Kementerian Kelautan dan Perikanan yang baru. Semoga mampu menghadirkan terobosan-terobosan kebijakan yang merupakan aspirasi dari pelaku utama, khususnya program bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur sarana prasarana, peningkatan SDM, optimalisasi pengawasan, pemberdayaan lingkungan, peningkatan hasil produk yang bernilai tambah serta berdaya saing, dan lain sebagainya," papar Sudin.
Ia juga berpesan agar kebijakan tidak hanya fokus pada upaya konservasi tetapi juga memperhatikan aspek sosial masyarakat sehingga di kalangan bawah atau grass root tercipta kondisi yang kondusif, tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang sewaktu-waktu dapat merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk mempertahankan dan meneruskan program yang telah baik pada periode sebelumnya. Namun di samping itu juga memberikan beberapa masukan atau saran kepada KKP.
Salah satunya yaitu mengenai peninjauan kembali beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ada. Beberapa Permen KP yang disinggung di antaranya yang mengatur mengenai penangkapan kepiting, lobster, dan rajungan; transshipment di tengah laut, dan larangan pengoperasian cantrang.
Menanggapi masukan tersebut, Edhy mengatakan, KKP akan melakukan pembahasan kembali dengan mengedepankan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik baru. KKP akan meminta masukan dari para ahli dan para stakeholder kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut, petambak garam, dan pelaku usaha perikanan.
"Ini harus kita kaji kembali dengan hati-hati. Contoh kecil saja kepiting. Kepiting harus 150 gram yang boleh dibawa. Tapi kan ternyata ada kepiting budidaya yang soft shell yang tidak perlu sampai 150 gram dulu baru dijual," ungkap Edhy.
Terakhir, Komisi IV DPR Ri juga meminta KKP untuk segera mengisi 151 posisi jabatan Eselon I hingga IV yang masih kosong untuk mendorong percepatan kebangkitan industri perikanan.
Menanggapi hal tersebut, Edhy mengatakan, KKP telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon 2) dengan mekanisme talent pool. Saat ini usulan dalam proses untuk mendapat persetujuan lebih lanjut dari KASN.
"Saya pastikan orang-orang yang menempati jabatan ini adalah orang-orang yang mau kerja untuk menyelesaikan masalah di sektor ini, bukan karena dia orang kementerian atau orang yang dekat dengan pejabat. Kita perlu hati-hati dalam melakukan pengisian supaya tidak ada demoralisasi dan mampu menghadirkan semangat baru di lingkungan yang sangat optimis ini," pungkasnya.
Edhy mengatakan, Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yaitu "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong."
Untuk itu, KKP siap melaksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu membangun sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menghapus kendala regulasi, menyederhanakan birokrasi, dan melakukan transformasi ekonomi.
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan SDM; pemberdayaan dan perlindungan usaha; pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP); peningkatan pengawasan SDKP; industrialisasi kelautan dan perikanan; peningkatan usaha dan investasi; penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual, dan komunikasi dengan stakeholders; dan reformasi birokrasi.
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan; mengoptimalkan perikanan budidaya; membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan penguatan sistem karantina ikan; pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penguatan pengawasan SDKP; serta penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Adapun dua poin pertama, menurut Menteri Edhy sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Saat saya ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau menugaskan 2 hal besar kepada saya. Pertama adalah membangun komunikasi dua arah dengan stakeholder di sektor perikanan di antaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pembudidaya rumput laut, dan stakeholder lainnya baik itu pengusaha besar maupun kecil. Jika tidak ada komunikasi yang baik, bagaimana kita bisa bicara program ke depannya," papar Edhy di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
"Kedua, program yang tidak kalah pentingnya, yang sangat menarik perhatian beliau adalah bagaimana meningkatkan program perikanan budidaya sebanyak-banyaknya. Kita tahu bagaimana potensi perikanan budaya kita ini belum optimal dilaksanakan. Maka ke depan kami akan fokus ke budidaya di pesisir, laut, dan perairan umum baik itu sungai, danau, rawa, maupun waduk-waduk. Saya yakin banyak daerah tidak punya laut tapi punya waduk atau perairan umum lainnya," lanjut Edhy.
Terkait agenda prioritas ini, tahun 2020, KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,9% yang akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan 26,46 juta ton, produksi garam 3 juta ton, Nilai Tukar Nelayan sebesar 115, tingkat konsumsi ikan 56,39 kg/kapita/tahun, nilai ekspor hasil perikanan USD6,17 miliar, dan jumlah luas kawasan konservasi perairan seluas 23,40 juta ha.
Pagu alokasi anggaran KKP tahun 2020 sebesar Rp6,45 triliun. Anggaran ini dialokasikan Rp702,46 miliar bagi Ditjen Perikanan Tangkap; Rp739,57 miliar bagi Ditjen Perikanan Budidaya; Rp366,02 miliar bagi Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Rp507,85 miliar bagi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut; Rp1,06 triliun bagi Ditjen PSDKP; Rp601,08 miliar bagi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kamanan Hasil Perikanan (BKIPM); Rp1,87 triliun bagi Badan Riset dan SDM; Rp85,27 miliar bagi Inspektorat Jenderal, dan Rp515,62 miliar bagi Sekretariat Jenderal.
Ketua Komisi IV DPR, Sudin, menyampaikan Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Indonesia merupakan negara kelautan yang besar karena memiliki laut seluas 5,8 juta km2 dan pulau sejumlah 17.504 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Menurutnya, menjadi tantangan bangsa untuk mengelola, memanfaatkan, dan melindungi potensi ini secara bijak, lestari, dan berkelanjutan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Komisi IV DPR menaruh harapan besar kepada Edhy Prabowo sebagai nakhoda Kementerian Kelautan dan Perikanan yang baru. Semoga mampu menghadirkan terobosan-terobosan kebijakan yang merupakan aspirasi dari pelaku utama, khususnya program bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur sarana prasarana, peningkatan SDM, optimalisasi pengawasan, pemberdayaan lingkungan, peningkatan hasil produk yang bernilai tambah serta berdaya saing, dan lain sebagainya," papar Sudin.
Ia juga berpesan agar kebijakan tidak hanya fokus pada upaya konservasi tetapi juga memperhatikan aspek sosial masyarakat sehingga di kalangan bawah atau grass root tercipta kondisi yang kondusif, tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang sewaktu-waktu dapat merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk mempertahankan dan meneruskan program yang telah baik pada periode sebelumnya. Namun di samping itu juga memberikan beberapa masukan atau saran kepada KKP.
Salah satunya yaitu mengenai peninjauan kembali beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ada. Beberapa Permen KP yang disinggung di antaranya yang mengatur mengenai penangkapan kepiting, lobster, dan rajungan; transshipment di tengah laut, dan larangan pengoperasian cantrang.
Menanggapi masukan tersebut, Edhy mengatakan, KKP akan melakukan pembahasan kembali dengan mengedepankan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik baru. KKP akan meminta masukan dari para ahli dan para stakeholder kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut, petambak garam, dan pelaku usaha perikanan.
"Ini harus kita kaji kembali dengan hati-hati. Contoh kecil saja kepiting. Kepiting harus 150 gram yang boleh dibawa. Tapi kan ternyata ada kepiting budidaya yang soft shell yang tidak perlu sampai 150 gram dulu baru dijual," ungkap Edhy.
Terakhir, Komisi IV DPR Ri juga meminta KKP untuk segera mengisi 151 posisi jabatan Eselon I hingga IV yang masih kosong untuk mendorong percepatan kebangkitan industri perikanan.
Menanggapi hal tersebut, Edhy mengatakan, KKP telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon 2) dengan mekanisme talent pool. Saat ini usulan dalam proses untuk mendapat persetujuan lebih lanjut dari KASN.
"Saya pastikan orang-orang yang menempati jabatan ini adalah orang-orang yang mau kerja untuk menyelesaikan masalah di sektor ini, bukan karena dia orang kementerian atau orang yang dekat dengan pejabat. Kita perlu hati-hati dalam melakukan pengisian supaya tidak ada demoralisasi dan mampu menghadirkan semangat baru di lingkungan yang sangat optimis ini," pungkasnya.
(ven)
Explore More