Indef Tegaskan Kisruh Dualisme Kadin Bisa Hambat Investasi
Selasa, 17 September 2024 - 18:00 WIB
loading...
Institute for Develeopment of Economics and Finance (Indef) menyoroti gaduh soal dualisme Kadin. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Institute for Develeopment of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov sangat menyayangkan kekisruhan yang saat ini tengah terjadi di organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Kadin seharusnya menjadi wadah profesional dan netral dari campur tangan politik praktis.
"Artinya, kejadian Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan dilihat dengan seksama oleh para investor bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri bahwa dalam konteks bisnis pun ini masih ada intervensi dari pihak-pihak tertentu khususnya dalam aspek politisasi," terang Abra dalam acara Media Briefing bertema Electrifying The Future: Strategi Hijau untuk Akselerasi Net Zero Emission yang digelar di The Relief Sarinah, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Baca Juga: Dilarang Masuk Kantor Kadin, Arsjad Rasjid Buka Suara
Padahal, lanjut Abra, seperti diketahui bahwa dunia usaha menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi. Sehingga apabila dunia usaha mengalami intervensi, tentunya akan mengganggu iklim investasi ke depan.
"Sementara, di sisi lain pemerintah juga punya kepentingan besar untuk mendorong pertumbuhan investasi dari dunia usaha karena bukan hanya bisa membantu penerimaan perpajakan kita semakin besar tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, ini jadi anomali lah di tengah upaya pemerintah untuk mendorong investasi," papar Abra.
Abra menambahkan, kisruh yang terjadi saat ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai perencanaan Upah Minimum Regional (UMR) tahun depan karena Kadin merupakan salah satu pihak yang memiliki pernan dalam memformulasikannya dari sisi dunia usaha.
"Nah, kalau sampai ada kekisruhan ini tentu akan merugikan masyarakat khususnya dari kalangan pekerja, bagaimana kepastian mereka untuk bisa memperoleh peningkatan kesejahteraan tahun depan melalui UMR tadi karena jangan sampai kekisruhan ini mengganggu jalannya pembahasan UMR 2025," tegas Abra.
Oleh karena itu, Abra berharap kekisruhan di Kadin ini dapar segera selesai. Ia bahkan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap untuk menengahi kekisruhan ini.
"Supaya tadi, bisa melokalisir persoalannya tidak berlarut dan semakin meluas karena ini berdampak terhadap dunia usaha dan berdampak pada sektor pekerja, pekerja juga terkatung-katung nasibnya ketika terjadi kekisruhan di tubuh Kadin," tegasnya.
Baca Juga: Jokowi Minta Kisruh Kadin Diselesaikan Internal: Jangan Nanti Bola Panas Dilempar ke Saya
Lebih lanjut, Abra menilai bahwa pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas yang mengatakan bahwa keputusan presiden (keppres) terkait terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub akan segera diproses justru menimbulkan kekhawatiran bagi publik.
"Saya pikir kemarin ketika ada statement dari Menkumham ya itu juga cukup membuat kita khawatir juga karena sempat terlontar kan akan segera mengesahkan SK-nya ya dari Munaslub Kadin, padahal semestinya dilakukan evaluasi, pengkajian lebih dulu apakah memang hal tersebut sudah konstitusional secara AD/ART di Kadin dan bagaimana nanti risiko-risiko terhadap konflik ini di dalam sektor bisnis dan juga terhadap para pekerja yang mengharapkan Kadin ini justru bisa dilakukan konsolidasi lebih kuat utk mendukung agenda pemerintahan mendatang," pungkas Abra.
"Artinya, kejadian Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan dilihat dengan seksama oleh para investor bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri bahwa dalam konteks bisnis pun ini masih ada intervensi dari pihak-pihak tertentu khususnya dalam aspek politisasi," terang Abra dalam acara Media Briefing bertema Electrifying The Future: Strategi Hijau untuk Akselerasi Net Zero Emission yang digelar di The Relief Sarinah, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Baca Juga: Dilarang Masuk Kantor Kadin, Arsjad Rasjid Buka Suara
Padahal, lanjut Abra, seperti diketahui bahwa dunia usaha menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi. Sehingga apabila dunia usaha mengalami intervensi, tentunya akan mengganggu iklim investasi ke depan.
"Sementara, di sisi lain pemerintah juga punya kepentingan besar untuk mendorong pertumbuhan investasi dari dunia usaha karena bukan hanya bisa membantu penerimaan perpajakan kita semakin besar tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, ini jadi anomali lah di tengah upaya pemerintah untuk mendorong investasi," papar Abra.
Abra menambahkan, kisruh yang terjadi saat ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai perencanaan Upah Minimum Regional (UMR) tahun depan karena Kadin merupakan salah satu pihak yang memiliki pernan dalam memformulasikannya dari sisi dunia usaha.
"Nah, kalau sampai ada kekisruhan ini tentu akan merugikan masyarakat khususnya dari kalangan pekerja, bagaimana kepastian mereka untuk bisa memperoleh peningkatan kesejahteraan tahun depan melalui UMR tadi karena jangan sampai kekisruhan ini mengganggu jalannya pembahasan UMR 2025," tegas Abra.
Oleh karena itu, Abra berharap kekisruhan di Kadin ini dapar segera selesai. Ia bahkan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap untuk menengahi kekisruhan ini.
"Supaya tadi, bisa melokalisir persoalannya tidak berlarut dan semakin meluas karena ini berdampak terhadap dunia usaha dan berdampak pada sektor pekerja, pekerja juga terkatung-katung nasibnya ketika terjadi kekisruhan di tubuh Kadin," tegasnya.
Baca Juga: Jokowi Minta Kisruh Kadin Diselesaikan Internal: Jangan Nanti Bola Panas Dilempar ke Saya
Lebih lanjut, Abra menilai bahwa pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas yang mengatakan bahwa keputusan presiden (keppres) terkait terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub akan segera diproses justru menimbulkan kekhawatiran bagi publik.
"Saya pikir kemarin ketika ada statement dari Menkumham ya itu juga cukup membuat kita khawatir juga karena sempat terlontar kan akan segera mengesahkan SK-nya ya dari Munaslub Kadin, padahal semestinya dilakukan evaluasi, pengkajian lebih dulu apakah memang hal tersebut sudah konstitusional secara AD/ART di Kadin dan bagaimana nanti risiko-risiko terhadap konflik ini di dalam sektor bisnis dan juga terhadap para pekerja yang mengharapkan Kadin ini justru bisa dilakukan konsolidasi lebih kuat utk mendukung agenda pemerintahan mendatang," pungkas Abra.
(nng)
Lihat Juga :
