alexametrics

Komisi VI Minta Erick Thohir Bersihkan Seluruh BUMN di 6 Bulan Pertama

loading...
Komisi VI Minta Erick Thohir Bersihkan Seluruh BUMN di 6 Bulan Pertama
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Komisi VI DPR mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pembersihan direksi Garuda Indonesia pasca terungkapnya kasus penyelundupan barang mewah oleh eks Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara.

Komisi VI DPR juga meminta kepada Erick untuk melalukan pembersihan secara menyeluruh ke semua BUMN dalam 6 bulan pertama menjabat.

"Menurut saya memang ini momentum yang pas dan tepat yang harus dilakukan pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN untuk segera bersih-bersih BUMN. Melakukan tindakan tegas dan tepat, melakukan perombakan, dan membenahi penyakit-penyakit korupsi yang ada di BUMN," kata Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019).



Andre tmengapresiasi langkah cepat dan tegas Erick yang telah membersihkan direksi Garuda. Apa yang dilakukan Erick ini memberikan shock therapy kepada seluruh direksi BUMN untuk berhati-hati.

Namun, langkah tegas Erick ini tidak cukup berhenti sampai Garuda saja. Karena Garuda hanya fenomena gunung es saja. Semua BUMN juga harus diteliti khususnya laporan-laporan keuangannya. Apalagi, Komisi VI mendapatkan laporan bahwa dua BUMN asuransi yakni Jiwasraya dan Bumiputera mengalami gagal bayar ke nasabah.

"Harapan kita pak Erick bongkar semua seluruh kasus yang ada, kalau bisa 6 bulan pertama kita bersih-bersih dulu lah. Yang punya masalah, pak Erick sikat semua. Insya Allah, Komisi VI mendukung komitmen pak Erick kalau seperti ini," ujar Andre.

Andre menambahkan, perusahaan-perusahaan BUMN merupakan salah satu aset terbesar negara yang nilainya mencapai Rp8.800 triliun. Bahkan, untuk 2019 ini, ada permintaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp17 triliun. Tentu sudah menjadi hak seluruh rakyat Indoneia untuk menuntut BUMN bekerja dengan bagus dan baik. Dan itu tugas dari Menteri BUMN. Terlebih, direksi BUMN mendapatkan gaji dan fasilitas negara yang fantastis.

"Kita berhak menuntut BUMN menunjukkan good governance, kita berhak mendapatkan BUMN yang berperan penting di pentas global. Untuk itu, butuh tindakan tegas dari Menteri BUMN melakukan bersih-bersih dan kita di Komisi VI mendukung semangat itu," tandasnya.
(ven)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak