Berkat Jokowi, Kemenkominfo Dinilai Berhasil Urai Kesenjangan Akses Internet
Rabu, 16 Oktober 2024 - 17:27 WIB
loading...
Presiden Jokowi dinilai berhasil mengurai kesenjangan akses internet. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia lewat berbagai program di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat apresiasi.
Apresiasi itu datang dari Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong. Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik.
"Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Baca Juga: Satu Dekade Jokowi: Menyambung Sinyal hingga ke Pulau Terkecil
Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program Kemenkominfo seperti pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya tersebut, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu, koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Menururnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa.
"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu, ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa dapat tercapai.
"Dan ini tugas pemerintah dan tugas civil society, tugas masyarakat, kita bersama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan internet yang komprehensif, luar biasa," ucap Anthony.
Terlepas dari itu, komitmen Pemerintah dalam mengikis kesenjangan internet di tanah air telah dibuktikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Ia menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.
"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).
Selain itu, kata Budi, Pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi.
"Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," jelasnya.
Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Semua upaya itu, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.
“Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.
Baca Juga: Jejak Pembangunan IKN Nusantara di 10 Tahun Pemerintahan Jokowi
Adapun bukti konkret lain Pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Bantuan itu, disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital. Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.
"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia," ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/9/2024).
Dari catatan Kementerian Kominfo, setidaknya penyediaan akses internet telah tersebar di 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 Kabupaten, dan 8 Provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.
Apresiasi itu datang dari Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong. Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik.
"Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Baca Juga: Satu Dekade Jokowi: Menyambung Sinyal hingga ke Pulau Terkecil
Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program Kemenkominfo seperti pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya tersebut, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu, koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Menururnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa.
"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu, ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa dapat tercapai.
"Dan ini tugas pemerintah dan tugas civil society, tugas masyarakat, kita bersama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan internet yang komprehensif, luar biasa," ucap Anthony.
Terlepas dari itu, komitmen Pemerintah dalam mengikis kesenjangan internet di tanah air telah dibuktikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Ia menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.
"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).
Selain itu, kata Budi, Pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi.
"Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," jelasnya.
Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Semua upaya itu, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.
“Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.
Baca Juga: Jejak Pembangunan IKN Nusantara di 10 Tahun Pemerintahan Jokowi
Adapun bukti konkret lain Pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Bantuan itu, disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital. Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.
"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia," ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/9/2024).
Dari catatan Kementerian Kominfo, setidaknya penyediaan akses internet telah tersebar di 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 Kabupaten, dan 8 Provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.
(nng)
Lihat Juga :
