Melanjutkan 10 Tahun Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi ke Era Prabowo-Gibran

JAKARTA - Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerataan infrastruktur telekomunikasi menjadi fokus pemerintah. Tujuannya untuk memperkuat layanan digital hingga ke wilayah terpencil, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong mengatakan, apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi untuk mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia harus dilanjutkan pada Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.



"Ya harus dilanjutkan, dan ini sudah bagus on the track harus dilanjutkan dan lebih komprehensif lagi ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).

Diketahui, Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.

"Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," tuturnya.



Namun pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah 3T. Menurutnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa, melainkan di daerah terluar sekali pun.

"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," ujar Anthony.

Anthony menilai, pembangunan infrastruktur BTS dapat melibatkan UMKM dan pengusaha lokal. Ia pun meminta agar proyek tersebut tak dimonopoli oleh segelintir orang. Apalagi, hal ini dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.

"Kebayang 1 orang dikasih proyek Rp2 miliar bank, itu sudah bisa menghire atau merekrut 10-15 karyawan, bisa membiayai mereka, gaji dan sebagainya. Dan ini sudah bisa kredit rumah, kredit kantor dan sebagainya. Saya rasa ini menjadi peluang yang sangat bagus ke depan untuk melibatkan pengusaha lokal dan pengusaha UMKM," kata dia.

Upaya Kemenkominfo dalam mengikis kesenjangan akses internet tidak hanya dilakukan melalui pembangunan proyek BTS. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.

"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur berupa BTS di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).

Selain itu pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumber daya manusia digital yang berdaya saing tinggi.

“Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," ujarnya.

Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Hal itu demi meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

“Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.

Bukti konkret lain pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Bantuan itu disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital.

Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.

"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto.

Berdasarkan catatan Kominfo, penyediaan akses internet telah tersebar di 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 Kabupaten, dan 8 Provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.