Ethanol untuk BBN Tanpa Cukai Bakal Jadi Magnet Bagi Dunia Usaha
loading...
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menilai, rencana bebas cukai bagi ethanol khusus untuk bahan bakar nabati (BBN), sebagai upaya Pemerintah mendorong pengembangan bioethanol. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo menilai, rencana bebas cukai bagi ethanol khusus untuk bahan bakar nabati (BBN) , sebagai upaya Pemerintah mendorong pengembangan bioethanol. Termasuk di antaranya, guna menekan perbedaan harga antara bioethanol dan bensin, agar lebih menarik bagi dunia usaha.
”Sekarang kan harga bioethanol sekitar Rp14 ribuan per liter. Makanya persoalan cukai harus diselesaikan. Dengan demikian, diharapkan mampu merangkul produsen ethanol, termasuk pabrik gula, agar mau mengutamakan kepentingan dalam negeri yaitu bioethanol,” kata Abadi kepada media.
Menurut Abadi, pelaku usaha selama ini tidak mau mengembangkan bioetanol karena cukai untuk ethanol yang sekitar Rp20.000 per liter dinilai terlalu mahal. Selama ini pengenaan cukai karena ethanol dijadikan campuran minuman beralkohol.
Makanya jika penerapan cukai juga diberlakukan bagi ethanol yang akan dijadikan BBN, tentu sangat memberatkan pelaku usaha yang mendapat tugas mengembangkan bioethanol.
Padahal, lanjut Abadi, berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional yang akan segera ditetapkan menjadi PP, pelaku usaha tidak boleh menaikkan harga jual bioethanol saat dipasarkan ke masyarakat.
“Jadi harganya sama. Kalau bioethanol dimasukkan dan dicampurkan ke dalam BBM tersebut, maka harga jual tetap sama. Misal sekitar Rp12 ribuan. Enggak akan berubah,” ujar Abadi.
Penghapusan cukai tersebut, diharapkan memang berdampak positif dalam upaya mendorong bioethanol sebagai BBN. Karena menurut Abadi, dengan mengembangkan bioethanol diharapkan bisa mendukung target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2026 dan juga mengurangi impor BBM.
”Kalau kita lihat pencapaian energi baru terbarukan, harusnya setelah 2025 sudah mencapai 23 persen. Tetapi, sampai saat ini kan masih 13-14 persen. Bagaimana agar pencapaian energi baru terbarukan terus maju? Digalakkanlah penggunaan bioethanol,” kata Abadi.
Abadi melanjutkan, “Dengan mencampur 5% etanol dengan BBM misalnya, akan mengurangi impor sekitar 5 persen juga. Nilai impor BBM yang dikurangi lumayan besar tetapi harga per liter bioethanol tidak terlalu mahal sehingga konsumen tidak akan terbebani.”
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memang memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kepastian ini didapatkan setelah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Jadi kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak, tanpa cukai. Jadi sudah jelas tanpa cukai,” kata Eniya.
”Sekarang kan harga bioethanol sekitar Rp14 ribuan per liter. Makanya persoalan cukai harus diselesaikan. Dengan demikian, diharapkan mampu merangkul produsen ethanol, termasuk pabrik gula, agar mau mengutamakan kepentingan dalam negeri yaitu bioethanol,” kata Abadi kepada media.
Menurut Abadi, pelaku usaha selama ini tidak mau mengembangkan bioetanol karena cukai untuk ethanol yang sekitar Rp20.000 per liter dinilai terlalu mahal. Selama ini pengenaan cukai karena ethanol dijadikan campuran minuman beralkohol.
Makanya jika penerapan cukai juga diberlakukan bagi ethanol yang akan dijadikan BBN, tentu sangat memberatkan pelaku usaha yang mendapat tugas mengembangkan bioethanol.
Padahal, lanjut Abadi, berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional yang akan segera ditetapkan menjadi PP, pelaku usaha tidak boleh menaikkan harga jual bioethanol saat dipasarkan ke masyarakat.
“Jadi harganya sama. Kalau bioethanol dimasukkan dan dicampurkan ke dalam BBM tersebut, maka harga jual tetap sama. Misal sekitar Rp12 ribuan. Enggak akan berubah,” ujar Abadi.
Penghapusan cukai tersebut, diharapkan memang berdampak positif dalam upaya mendorong bioethanol sebagai BBN. Karena menurut Abadi, dengan mengembangkan bioethanol diharapkan bisa mendukung target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2026 dan juga mengurangi impor BBM.
”Kalau kita lihat pencapaian energi baru terbarukan, harusnya setelah 2025 sudah mencapai 23 persen. Tetapi, sampai saat ini kan masih 13-14 persen. Bagaimana agar pencapaian energi baru terbarukan terus maju? Digalakkanlah penggunaan bioethanol,” kata Abadi.
Abadi melanjutkan, “Dengan mencampur 5% etanol dengan BBM misalnya, akan mengurangi impor sekitar 5 persen juga. Nilai impor BBM yang dikurangi lumayan besar tetapi harga per liter bioethanol tidak terlalu mahal sehingga konsumen tidak akan terbebani.”
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memang memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kepastian ini didapatkan setelah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Jadi kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak, tanpa cukai. Jadi sudah jelas tanpa cukai,” kata Eniya.
(akr)
Explore More