IGCN dan IDX Kolaborasi Wujudkan Tata Kelola Bisnis Berintegritas
Kamis, 05 Desember 2024 - 18:55 WIB
loading...
A
A
A
Head of Office UNODC Indonesia, Erik van der Veen menambahkan, pihaknya mendukung negara-negara dalam mendorong integritas, akuntabilitas, dan transparansi sebagai bagian dari gerakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) serta mengajak keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk generasi muda yang memegang peran penting dalam membentuk masa depan.
"Kita harus mempertimbangkan untuk mendanai kampanye anti-korupsi yang dipimpin oleh kaum muda, mengundang ide-ide mereka, dan memanfaatkan energi positif mereka dalam memerangi korupsi, sehingga setiap hari menjadi Hari Anti-Korupsi," katanya.
Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat Nasional TPB/SDGs Setyo Budiantoro menyampaikan terkait pentingnya peran bisnis dalam mendukung pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs. Indonesia telah menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam mengimplementasikan SDGs, dengan pencapaian 62,5% pada tahun 2023.
"Dengan terus berupaya mempercepat keberlanjutan global dan memerangi korupsi, Indonesia harus memastikan pemerintahan yang transparan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, melalui forum ini, setiap sektor bisnis dan pemerintah mengupayakan tindakan kolektif untuk mempercepat kemajuan menuju masa depan yang berkelanjutan," katanya.
Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan Paul Polman, Business Leader, Campaigner, Co-Author of Net Positive, and Former Vice Chair of UN Global Compact. Ia mengungkap pentingnya mengimplementasikan upaya tersebut dengan prinsip dan aksi yang nyata.
"Kita harus mempercepat implementasi dengan alat dan pengetahuan yang ada, memperhatikan prinsip-prinsip UN Global Compact, serta kemitraan dan perdamaian sebagai fondasi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," katanya.
Paul juga menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merusak sistem hukum dan transparansi, tetapi juga menghalangi investasi asing yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, bisnis memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi masalah korupsi, karena tanpa komitmen mereka, kita tidak akan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita cita-citakan," katanya.
"Kita harus mempertimbangkan untuk mendanai kampanye anti-korupsi yang dipimpin oleh kaum muda, mengundang ide-ide mereka, dan memanfaatkan energi positif mereka dalam memerangi korupsi, sehingga setiap hari menjadi Hari Anti-Korupsi," katanya.
Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat Nasional TPB/SDGs Setyo Budiantoro menyampaikan terkait pentingnya peran bisnis dalam mendukung pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs. Indonesia telah menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam mengimplementasikan SDGs, dengan pencapaian 62,5% pada tahun 2023.
"Dengan terus berupaya mempercepat keberlanjutan global dan memerangi korupsi, Indonesia harus memastikan pemerintahan yang transparan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, melalui forum ini, setiap sektor bisnis dan pemerintah mengupayakan tindakan kolektif untuk mempercepat kemajuan menuju masa depan yang berkelanjutan," katanya.
Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan Paul Polman, Business Leader, Campaigner, Co-Author of Net Positive, and Former Vice Chair of UN Global Compact. Ia mengungkap pentingnya mengimplementasikan upaya tersebut dengan prinsip dan aksi yang nyata.
"Kita harus mempercepat implementasi dengan alat dan pengetahuan yang ada, memperhatikan prinsip-prinsip UN Global Compact, serta kemitraan dan perdamaian sebagai fondasi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," katanya.
Paul juga menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merusak sistem hukum dan transparansi, tetapi juga menghalangi investasi asing yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, bisnis memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi masalah korupsi, karena tanpa komitmen mereka, kita tidak akan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita cita-citakan," katanya.
Lihat Juga :
