Dicecar DPR Soal Utang, Ini Jawaban Sri Mulyani
Selasa, 01 September 2020 - 14:55 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani dicecar soal utang saat sidang paripurna membahas RAPBN 2021. Pihaknya menyatakan bahwa pengelolaan utang negara dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati.
"Pembiayaan utang dari pasar keuangan berupa penerbitan SBN tetap dilIaakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," ucap dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Baca Juga: Ini Lho yang Bikin Utang Luar Negeri BUMN Melesat!
Menurut dia, sebagai bagian dari langkah extraordinary dalam pembiayaan APBN 2020, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam rangka pembiayaan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"BI telah memberikan dukungan melalui pembelian SBN di pasar perdana dan berperan sebagai backstop/last resort. Selain itu, koordinasi pemerintah dengan BI juga dilanjutkan melalui kesepakatan berbagi beban (burden sharing) yang bersifat one-off," tambah Ani.
Dalam penerbitan SBN di dalam negeri untuk tahun 2021, lanjut dia, pemerintah akan merumuskan kesepakatan bersama dengan BI dengan tetap menjaga kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter. "Kami juga sependapat dengan pandangan F-Partai Golkar, F-PKB, dan F-PKS terkait pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal dan dukungan pembiayaan nonutang, dengan mengalokasikan penggunaan SAL sebesar Rp70,6 triliun sebagai pembiayaan lain-lain dalam APBN Tahun 2020," ungkapnya.
Baca Juga: Buset, Utang BUMN Berbentuk Dolar Membengkak
Penggunaan SAL tersebut, kata dia, telah diperhitungkan dengan cermat untuk tetap sesuai dengan kebutuhan buffer cash dan sebagai bagian untuk meminimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). "Kami juga sepakat dengan pandangan F-PDIP terkait investasi pemerintah agar disertai indikator capaian manfaat ekonomi dan sosial yang akan diperoleh," tutur Ani.
Kebijakan investasi kepada BUMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha sehingga BUMN yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam menjalankan penugasan program prioritas, khususnya turut mendukung PEN. "Pemberian investasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi serta manfaat sosial bagi masyarakat luas," pungkasnya.
"Pembiayaan utang dari pasar keuangan berupa penerbitan SBN tetap dilIaakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," ucap dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Baca Juga: Ini Lho yang Bikin Utang Luar Negeri BUMN Melesat!
Menurut dia, sebagai bagian dari langkah extraordinary dalam pembiayaan APBN 2020, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam rangka pembiayaan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"BI telah memberikan dukungan melalui pembelian SBN di pasar perdana dan berperan sebagai backstop/last resort. Selain itu, koordinasi pemerintah dengan BI juga dilanjutkan melalui kesepakatan berbagi beban (burden sharing) yang bersifat one-off," tambah Ani.
Dalam penerbitan SBN di dalam negeri untuk tahun 2021, lanjut dia, pemerintah akan merumuskan kesepakatan bersama dengan BI dengan tetap menjaga kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter. "Kami juga sependapat dengan pandangan F-Partai Golkar, F-PKB, dan F-PKS terkait pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal dan dukungan pembiayaan nonutang, dengan mengalokasikan penggunaan SAL sebesar Rp70,6 triliun sebagai pembiayaan lain-lain dalam APBN Tahun 2020," ungkapnya.
Baca Juga: Buset, Utang BUMN Berbentuk Dolar Membengkak
Penggunaan SAL tersebut, kata dia, telah diperhitungkan dengan cermat untuk tetap sesuai dengan kebutuhan buffer cash dan sebagai bagian untuk meminimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). "Kami juga sepakat dengan pandangan F-PDIP terkait investasi pemerintah agar disertai indikator capaian manfaat ekonomi dan sosial yang akan diperoleh," tutur Ani.
Kebijakan investasi kepada BUMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha sehingga BUMN yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam menjalankan penugasan program prioritas, khususnya turut mendukung PEN. "Pemberian investasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi serta manfaat sosial bagi masyarakat luas," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
