Pemerintah Daerah Diminta Tegas Hadapi Pertambangan Tanpa Izin
Kamis, 16 Januari 2025 - 14:29 WIB
loading...
Pemerintah daerah diminta tegas menghadapi kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) yang merusak lingkungan. FOTO/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Aktivitas penambangan ilegal alias penambangan tanpa izin ( PETI ) disinyalir marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia, yang dalam operasinya menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Untuk itu, tindakantegas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ( pemda ) sangat dibutuhkan.
"Pemerintah harus serius mengatasi masalah ini agar dampak negatif PETI yang merusak lingkungan dan ekonomi dapat diminimalisir, dan agar potensi sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan," tegasKetua BK Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Rizal Kasli melalui keterangan pers, Kamis (16/1/2024).
Menurut dia, penertiban PETI harus menggunakan pendekatan yang holistik dan sinergis antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Ditjen Gakkum, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas serta solusi ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, tegas Rizal, menjadi kunci untuk menangani masalah ini secara efektif.
Baca Juga: Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Pasar Ekspor Pertambangan Terbuka Lebar
"Aparat penegak hukum perlu bekerja lebih intensif dengan instansi lain, seperti Ditjen Gakkum Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang baik antarlembaga akan memperkuat implementasi kebijakan dan meminimalkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku PETI," papar mantan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan (Perhapi) ini.
"Pemerintah harus serius mengatasi masalah ini agar dampak negatif PETI yang merusak lingkungan dan ekonomi dapat diminimalisir, dan agar potensi sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan," tegasKetua BK Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Rizal Kasli melalui keterangan pers, Kamis (16/1/2024).
Menurut dia, penertiban PETI harus menggunakan pendekatan yang holistik dan sinergis antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Ditjen Gakkum, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas serta solusi ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, tegas Rizal, menjadi kunci untuk menangani masalah ini secara efektif.
Baca Juga: Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Pasar Ekspor Pertambangan Terbuka Lebar
"Aparat penegak hukum perlu bekerja lebih intensif dengan instansi lain, seperti Ditjen Gakkum Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang baik antarlembaga akan memperkuat implementasi kebijakan dan meminimalkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku PETI," papar mantan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan (Perhapi) ini.
Lihat Juga :
