Bank Jatim Teken Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara
Jum'at, 24 Januari 2025 - 18:08 WIB
loading...
Bank Jatim melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ).
Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan, ruang lingkup perjanjian yang ditandatangani mencakup beberapa hal. Antara lain penyaluran gaji melalui rekening aparatur sipil negara/prajurit tentara/anggota kepolisian dan pejabat negara secara terpusat.
Selain itu juga melakukan pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik melalui collecting agent, pengelolaan rekening pemerintah milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga, serta global master repurchase agreement (GMRA) Indonesia.
"Kerja sama ini adalah upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan pengelolaan kas negara melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan," katanya, Jumat (24/1/2025).
Baca Juga: Bank Jatim Apresiasi Kerja Sama Program Asuransi Jiwa Kredit dengan MNC Life
Busrul juga berharap ke depannya Transaksi Treasury Dealing Room Bank Jatim dapat terus memberikan pelayanan yang optimal. Sehingga mampu menunjang pengembangan transaksi treasury yang lebih profitable namun tetap dapat terukur risikonya.
"Ke depannya, kami akan terus mendukung pemerintah memberikan literasi dan memperkaya produk keuangan, serta senantiasa selalu berada di sisi nasabah dalam memberikan solusi finansial," tutur Busrul.
Sementara, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan, saat ini pengelolaan kas negara telah berkembang pesat dengan dukungan kualitas sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang modern dan berbasis digital.
Baca Juga: MNC Life Perluas Kerja Sama Layanan Asuransi Jiwa Kredit dengan Bank Jatim
Sepanjang tahun 2024, terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN). Kemudian jumlah transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan.
"Kita sangat mengharapkan layanan yang baik, sehingga kita semua bisa memberikan nilai tambah dari kegiatantreasuryyang dilakukan," lanjut Astera.
Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan, ruang lingkup perjanjian yang ditandatangani mencakup beberapa hal. Antara lain penyaluran gaji melalui rekening aparatur sipil negara/prajurit tentara/anggota kepolisian dan pejabat negara secara terpusat.
Selain itu juga melakukan pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik melalui collecting agent, pengelolaan rekening pemerintah milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga, serta global master repurchase agreement (GMRA) Indonesia.
"Kerja sama ini adalah upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan pengelolaan kas negara melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan," katanya, Jumat (24/1/2025).
Baca Juga: Bank Jatim Apresiasi Kerja Sama Program Asuransi Jiwa Kredit dengan MNC Life
Busrul juga berharap ke depannya Transaksi Treasury Dealing Room Bank Jatim dapat terus memberikan pelayanan yang optimal. Sehingga mampu menunjang pengembangan transaksi treasury yang lebih profitable namun tetap dapat terukur risikonya.
"Ke depannya, kami akan terus mendukung pemerintah memberikan literasi dan memperkaya produk keuangan, serta senantiasa selalu berada di sisi nasabah dalam memberikan solusi finansial," tutur Busrul.
Sementara, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan, saat ini pengelolaan kas negara telah berkembang pesat dengan dukungan kualitas sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang modern dan berbasis digital.
Baca Juga: MNC Life Perluas Kerja Sama Layanan Asuransi Jiwa Kredit dengan Bank Jatim
Sepanjang tahun 2024, terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN). Kemudian jumlah transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan.
"Kita sangat mengharapkan layanan yang baik, sehingga kita semua bisa memberikan nilai tambah dari kegiatantreasuryyang dilakukan," lanjut Astera.
(nng)
Lihat Juga :
